Riau

Hak Politik Bupati Kuansing Tak Dicabut, KPK Ajukan Banding

Tim detikNews - detikSumut
Rabu, 03 Agu 2022 18:09 WIB
KPK resmi tahan Bupati Kuansing Andi Putra (Azhar-detikcom)
Bupati Kuansing Andi Putra saat ditahan KPK. (Azhar-detikcom)
Pekanbaru -

KPK mengajukan banding dalam perkara Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra. Upaya banding dilakukan setelah Andi Putra divonis ringan dan tak dicabut hak politiknya.

"Tim Jaksa KPK (2/8) telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis terdakwa dengan penjara 5 tahun dan 7 bulan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip dari detiNews, Rabu (3/8/2022).

Alasan banding sendiri tidak lain karena tuntutan uang pengganti tak dikabulkan majelis hakim. Termasuk soal pencabutan hak politik yang diminta oleh KPK lewat JPU.


"Adapun alasan banding di antaranya terkait tidak dipertimbangkannya soal tuntutan uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa dimaksud," kata Ali Fikri.

Ali berharap majelis hakim pada tingkat banding dapat menerima upaya banding KPK. Ali optimis majelis hakim bakal memutus sesuai dengan amar tuntutan yang disampaikan KPK.

Sebelumnya Andi Putra, divonis 5 tahun dan 7 bulan penjara. Hakim menilai Andi terbukti bersalah menerima suap terkait perizinan kebun sawit.

Sidang vonis dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Pekanbaru di Jalan Teratai, Rabu (27/7/2022). Terlihat Andi Putra hadir secara virtual pakai kemeja putih dari Rumah Tahanan Sialang Bungkuk.

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua Dahlan yang juga Ketua PN Pekanbaru. Terlihat hadir secara langsung perwakilan Jaksa KPK dan penasihat hukum.

Dalam vonis hakim menilai Andi Putra terbukti secara sah melanggar Pasal 12 UU Tipikor. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni 8,6 tahun.

"Menyatakan Andi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 7 bulan serta denda Rp 200 juta rupiah," kata Dahlan dengan suara tegas, seperti dilansir detikSumut.



Simak Video "KPK OTT Bupati Kuansing, Diduga Terkait Suap Izin Perkebunan"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)