Sumatera Selatan

Bantah Terima Suap Rp 2,9 M, Anak Alex Noerdin: Demi Allah, Itu Tidak Benar

Prima Syahbana - detikSumut
Kamis, 23 Jun 2022 13:43 WIB
Sidang pledoi Dodi Reza Alex Noerdin.
Sidang pledoi Dodi Reza Alex Noerdin. (Foto: Prima Syahbana/detikSumut)
Palembang -

JPU KPK menuntut terdakwa Bupati Musi Banyuasin (Muba) nonaktif, Dodi Reza Alex Noerdin 10 tahun dan 7 bulan penjara dalam kasus dugan suap. Dalam pembelaamnya, Dodi menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Hal itu disampaikan Dodi dalam sidang agenda pembacaan nota pembelaan (peldoi) yang digelar virtual di PN Tipikor Palembang. Sidang itu berlangsung dengan dipimpin Yoserizal selaku Ketua Majelis Hakim, Kamis (23/6/2022).

Anak mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu didakwa menerima suap fee proyek di Dinas PUPR Muba tahun 2021 lalu, sebesar Rp 2,9 miliar.


"Demi Allah, tuduhan itu tidak benar," ucap Dodi membacakan pembelaannya.

Dodi yang nampak tenang selama persidangan dengan tegas membantah jika dirinya disebut telah menerima aliran dana dari sejumlah kontraktor di Muba sebagaimana tertuang di tuntutan JPU.

Adapun isi bantahan tersebut, yakni uang Rp 270 juta dari OTT KPK di Kabupaten Muba bersamaan dengan ditangkapnya eks Kadis PUPR Muba Herman Mayori dan Kabid SDA PUPR Muba Eddy Umari.

Selain itu, Dodi juga membantah uang Rp 1,5 milar yang menurut KPK yang didapat dari ajudannya bersumber dari dana tidak jelas. Dodi masih berpegang teguh dengan pengakuan awalnya di persidangan jika uang tersebut bukan hasil pemberian atau suap dari kontraktor di Muba.

Menurutnya, uang Rp 1,5 miliar itu didapat dari sang ibu yang akan dipergunakan untuk membayar jasa pengacara yang menangani perkara hukum yang sedang dihadapi ayahnya, Alex Noerdin.

Dodi mengungkapkan tuntutan terhadap itu sangatlah kejam. "Tuntutan 10 tahun itu sungguh kejam. Kalau memang uang haram, pasti akan saya sembunyikan dan tutup-tutupi, tidak mungkin saya menyuruh ajudan saya untuk datang ke Gedung KPK dengan membawa uang tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam sidang agenda tuntutan beberapa waktu lalu, JPU KPK menuntut Dodi dengan hukuman 10 tahun 7 bulan penjara dalam perkara tersebut. JPU menyebut, selama persidangan Dodi tidak mengakui perbuatannya serta memberi keterangan yang berbelit-belit, oleh karena itu JPU memberatkan tuntutannya.

"Dodi juga sama sekali tidak mengembalikan kerugian negara dan tidak kooperatif. Sedangkan Herman dan Eddy Umari mengembalikan itu (kerugian negara)," kata JPU ditemui wartawan setelah sidang tuntutan, Kamis (16/6) pekan lalu.

Dijelaskan dalam tuntutan, Dodi Reza disebut telah menerima suap sebesar Rp 2,9 miliar. Oleh karenanya, JPU juga menuntut hak politiknya dicabut terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

"Pencabutan hak politik karena kami menilai kasus ini terjadi secara bersama-sama dan berkelanjutan, makanya kami juga menuntut agar hak politik terdakwa Dodi dicabut. Hal ini diharapkan bisa menjadikan efek jera ataupun pengingat bagi yang lain agar tidak melakukan hal serupa," katanya.

Meski uang Rp 1,5 miliar dalam OTT diakui Dodi bersumber dari sang ibu dan keluarganya sebagai uang untuk membayar biaya pengacara sang ayah, akan tetapi, JPU secara tegas membantahnya dan menyebut uang itu bersumber dari dana yang belum jelas alias tidak diketahui.

"Maka dari itu kami meminta uang tersebut dirampas untuk negara karena berdasarkan fakta persidangan sumbernya tidak jelas. Kami berkesimpulan uang itu berbeda dengan yang ditarik di bank," jelas JPU.



Simak Video "KPK Beberkan Konstruksi Perkara Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)