Sidang Kasus Suap Bupati Langkat, Penyuap Minta Dibebaskan

Berita Nasional

Sidang Kasus Suap Bupati Langkat, Penyuap Minta Dibebaskan

Tim detikNews - detikSumut
Minggu, 19 Jun 2022 15:24 WIB
Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin jalani sidang dakwaan, kasus suap paket pekerjaan Senin (13/6)
Sidang kasus suap Bupati Langkat. (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Sidang kasus suap terkait pemberian paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 terus bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, Bupati Langkat nonatif Terbit Rencana Perangin Angin didakwa menerima suap Rp 572 juta dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin. Mereka disidang secara terpisah dengan berkas berbeda.

Muara telah menyampaikan pembelaannya atau pledoi pada Senin (13/6) lalu usai dituntut 2 tahun 6 bulan oleh jaksa KPK beberapa waktu lalu. Agenda selanjutnya adalah sidang putusan.


Kuasa hukum Muara Perangin Angin, Kamal Pane meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari jeratan hukum. Kamal menyamakan kasus kliennya itu dengan perkara 'crazy rich' Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM).

"Kemudian bahwa dalam perkara yang lain, izin bahwa apa yang kami sampaikan ini satu kesatuan dalam apa yang tertulis, dalam satu perkara yang dimaksud adalah perkara Samin Tan bahwa dalam perkara tersebut terjadi juga case yang sama walau tidak sama persis," kutip detikNews saat Kamal membacakan nota pembelaan Muara di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6) lalu.

Kamal menerangkan ada persamaan kasus Samin Tan dengan kasus kliennya ini. Kata Kamal, unsur pemberian suap terjadi karena ada permintaan terlebih dahulu dari pihak lain.

"Bahwa ada permohonan, ada kemudian penyampaian pihak lain, bahwa apa yang disampaikan perkara lain dalam perkara Samin Tan merupakan permintaan dari pihak lain sehingga tidak ada unsur pemberian suap di depan," ucapnya.

"Dengan demikian, apa yang dilakukan Saudara Muara adalah suatu unsur adanya permintaan pihak lain dan disertai kekhawatiran tidak mendapatkan permintaan," katanya.

Kamal menyebut kliennya tidak memberikan setoran fee di awal proyek. Pemberian 'imbalan' Rp 572 juta itu, kata Kamal, dilakukan Muara lantaran adanya permintaan anak buah Terbit Perangin Angin, yakni Marcos Surya Abdi dan Isfi Syahfitra.

"Dengan demikian bahwa salah satu unsur pidana yang disebut asas an act doesn't a person guilty unless his mind is guilty bahwa satu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah terkecuali pikirannya yang bersalah," imbuhnya.

Muara Perangin Agin menangis agar dihukum ringan. Simak di halaman selanjutnya..



Simak Video "Kode-Kode Dalam Kasus Suap Pengadaan Proyek di Kabupaten Langkat"
[Gambas:Video 20detik]