.webp)
Perkebunan tembakau Deli kerap dipahami sebagai simbol kejayaan kolonial Belanda di Sumatera Timur. Dalam banyak narasi, Belanda ditempatkan sebagai aktor utama. Namun, penelitian sejarah menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks.
Dalam jurnal berjudul The Chinese Commercial Elite of Medan, 1890-1942: The Penang Connection, sejarawan Dirk A. Buiskool menjelaskan bahwa ekonomi Deli tidak dibangun oleh satu kekuatan tunggal, melainkan melalui kolaborasi antara pemerintah kolonial, penguasa lokal, dan elite bisnis Tionghoa.
"Elite Tionghoa membangun kekuatan ekonomi mereka melalui kerja sama dengan pemerintah kolonial, penguasa lokal, dan jaringan internasional," demikian isi jurnal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah kolonial memang membawa modal dan sistem perkebunan modern. Namun mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengelola seluruh sektor ekonomi secara langsung.
Di sisi lain, Sultan Deli memegang peran penting melalui sistem konsesi tanah.
"Kalau mau mulai usaha, harus minta izin ke sultan. Sultan yang kasih konsesi tanah," jelas Buiskool dalam wawancara.
Di antara keduanya, elite bisnis terutama dari kalangan Tionghoa menjadi penggerak utama di lapangan. Tokoh seperti Tjong A Fie memainkan peran strategis dengan menjembatani berbagai kepentingan.
"Lebih baik kita jadi kawan semua baik sama sultan, baik sama Belanda," ujar Buiskool.
Kolaborasi ini melahirkan sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya dikelola negara. Pemerintah kolonial, yang memiliki keterbatasan administratif, menyerahkan banyak sektor kepada pihak swasta melalui mekanisme monopoli.
"Pemerintah kolonial tidak punya kapasitas, jadi mereka menjual monopoli kepada pihak lain untuk diurus," jelasnya.
Opium: Contoh Nyata Sistem Kolaborasi
Salah satu sektor yang paling mencerminkan sistem ini adalah opium. Menurut sejarawan Erond L. Damanik, opium sudah dikenal di Deli bahkan sebelum kolonialisme hadir.
"Sejak 1823, opium sudah tercatat sebagai barang impor Sultan Deli dari Singapura," ujarnya, merujuk pada catatan Anderson.
Pada masa awal, opium digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Namun ketika sistem perkebunan berkembang, perannya berubah menjadi bagian dari mekanisme ekonomi kolonial.
"Dalam era perkebunan, opium jamak dipakai kuli untuk mereduksi penderitaan akibat kerja yang sangat keras," jelas Damanik.
Pemerintah kolonial kemudian mengontrol distribusinya melalui sistem resmi penjualan di loket tertentu, pencatatan pembeli, dan pembatasan konsumsi.
Namun di balik kontrol tersebut, terdapat kepentingan ekonomi yang besar.
Pendapatan dari opium disebut menyumbang sekitar 13 persen terhadap anggaran pemerintah kolonial pada awal abad ke-20.
Kebijakan ini bahkan memicu konflik, seperti Perang Sunggal pada 1872 ketika distribusi opium diambil alih dari penguasa lokal.
Siklus Tenaga Kerja dan Kapitalisme Awal
Dalam praktiknya, sistem ini juga berdampak langsung pada tenaga kerja. Banyak buruh perkebunan menggunakan opium untuk mengurangi rasa sakit, tetapi pada saat yang sama menghabiskan penghasilannya untuk konsumsi tersebut.
"Uang mereka habis, jadi tidak bisa pulang. Akhirnya mereka kerja lagi," kata Buiskool.
Situasi ini menciptakan siklus yang mengikat tenaga kerja dalam sistem perkebunan. Buiskool menyebut kondisi ini sebagai bentuk kapitalisme awal yang kompleks.
"Ini kapitalisme murni. Tidak selalu adil, tapi itu sistemnya," ujarnya.
Membaca Ulang Sejarah Deli
Seperti ditunjukkan dalam jurnal The Chinese Commercial Elite of Medan, 1890-1942: The Penang Connection, sejarah Deli bukanlah cerita sederhana tentang penjajah dan yang dijajah.
Ia adalah hasil dari kolaborasi berbagai kekuatan pemerintah kolonial, penguasa lokal, dan elite bisnis yang bersama-sama membangun sistem ekonomi yang kuat, namun juga menyisakan ketimpangan.
Dalam konteks ini, memahami Deli bukan lagi soal siapa yang paling berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu dibentuk dan siapa saja yang diuntungkan di dalamnya.
Artikel ini ditulis A. Fahri Perdana Lubis, peserta program maganghub Kemnaker di detikcom.
(afb/afb)
