Sejarah PKI di Sumatera Utara: Ambil Hati Buruh Kebun, Lalu Berontak

Datuk Haris Molana - detikSumut
Kamis, 29 Sep 2022 12:04 WIB
Tiket masuk Lubang Buaya perlu diketahui sebelum berkunjung ke tempat bersejarah itu. Seperti diketahui, Lubang Buaya menjadi saksi bisu peristiwa G30S PKI.
Monumen Pahlawan Revolusi. (Foto: Agung Pambudhy)
Medan -

Tragedi Gerakan 30 September 1965 atau disebut G30S PKI menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Aksi pemberontakan ini bukan saja terjadi di Jawa, tetapi merembet hingga ke seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara.

Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965. Gerakan ini dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan sebutan DN Aidit. Saat itu, DN Aidit menjadi pimpinan PKI. Ia juga yang kemudian menjadi pemimpin terakhir PKI.

Sejarawan Muda Kota Medan, M. Azis Rizky Lubis PKI merupakan sebuah partai yang didirikan oleh seorang tokoh Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Partai berideologi komunis ini berdiri pada tahun 1914.


PKI merupakan salah satu partai tertua sekaligus terbesar yang pernah ada di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Konsistensi PKI dalam melawan segala bentuk penindasan, kemudian menarik minat kelompok-kelompok tersebut untuk bergabung ke dalam partai yang kini menjadi partai terlarang tersebut.

"Maka tidak heran, jumlah anggota partai ini saban hari kian bertambah. Terjadinya peningkatan anggota dan simpatisan PKI kemudian mengharuskan partai ini untuk lebih mengembangkan dengan cara membuka cabang di luar Pulau Jawa," sebut Azis kepada detikSumut, Kamis (29/9/2022).

Azis menyebutkan pusat aktivitas PKI ada di Pulau Jawa. Namun, pergerakan yang dilakukan di luar Pulau Jawa juga tidak kalah menarik perhatian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, tani serta masyarakat yang tergolong pada masyarakat miskin di Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara (wilayah eks Keresidean Sumatera Timur dan Tapanuli) misalnya, banyaknya perkebunan di wilayah ini akan menjadi sasaran empuk bagi PKI untuk melebarkan sayapnya. Melalui perhatian yang diberikan, serta pendidikan politik, masyarakat secara sadar atau tidak kemudian bergabung pada partai ini.

"Tangsi-tangsi perkebunan inilah yang kemudian secara tidak langsung menjadi 'sarang' bagi anggota dan simpatisan PKI, meskipun harus diakui juga bahwa, tidak semua para buruh yang bekerja di perkebunan terlibat di dalamnya," sebut Azis yang juga Dosen S1 Ilmu Sejarah FIB USU.

Menurut Azis, mereka yang menjadi anggota, ataupun simpatisan ini kemudian di tempatkan pada organisasi sayap PKI sesuai dengan minat, ataupun latar belakangnya masing-masing. Organisasinya itu di antaranya SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Indonesia), Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI) Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), serta Himpunan Sarjana Indonesia.

Kemudian, untuk di Sumatera Utara hampir diseluruh perkebunan PKI ini kuat. Lokasinya tersebar di Tanjung Morawa kemudian, Kampung Kolam hingga Sampali.

Di Kampung Kolam sendiri, saat ini ada Tugu Ampera. Tugu itu mengisahkan peristiwa yang terjadi di tahun 1965 di mana gelombang penolakan terhadap PKI semakin besar, terutama di Medan, Sumut.

Penolakan ini muncul dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam angkatan 66 Ampera. Pada peristiwa itu, yang menjadi pemicunya adalah tewasnya dua masyarakat yang salah satunya bernama M. Yakub Lubis.

Kemudian, di suatu perkebunan, tepatnya di Bandar Betsi, seorang tentara Bernama Peltu Sujono menjadi korban dalam bentrok yang terjadi antar masyarakat dengan pihak kebun pada perkebunan tersebut. Peristiwa keganasan pki ini kemudian diabadikan di Tugu yang berlokasi dekat Stasiun Kereta Api.

Setelah sempat bersinar, pergerakan PKI pun redup setelah terjadinya G30 S PKI. Keganasan itu mulai sampai hingga ke Sumatera Utara sehari pasca kejadian tersebut.

"Informasi tentang keganasan PKI di Pulau Jawa sampai di Sumatera Utara pada 1 Oktober," sebut Azis.

"Mulanya, pejabat di daerah tidak tahu tentang makna dari peristiwa itu. Malam hari, pasca kabar itu beredar, Pejabat Konsulat Amerika di Medan mengirim telegram yang lebih kurang berisi permohonan izin untuk menanyakan izin untuk menyediakan segala bentuk informasi ini kepada Kepala Komando Antar daerah 1 Sumatera Utara, Mayjend. A.Y. Mokoginta, untuk membantu kelompok anti komunis dalam mengambil keputusan tepat," ujar Azis.

Satu hari setelah pengiriman telegram tersebut, kata Azis, Wakil Komandan Kostrad, Brigjend Kemal Idris bersama Menteri Luar Negeri Subandrio yang didampingi oleh perwira senior dari KOANDA 1, mengambil kesimpulan bahwa gerakan yang terjadi pada 30 september merupakan gerakan yang dilakukan oleh orang kiri.

"Subandrio kemudian menginisiasi untuk memobilisasi masa yang anti kepada komunis untuk mengadakan aksi massa ke pusat kota. Pada 5 oktober 1965, Mayjend. A.Y. Mokoginta berpidato di Medan. Dalam pidatonya tersebut, Mokoginta mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan gerakan "Kontra Revolusioner". Bersamaan dengan pidato tersebut, Komando Aksi Pemuda kemudian mengadakan aksi lanjutan untuk menuntut agar PKI dan sayap organisasinya menjadi partai dan organisasi yang dilarang," ujar Azis.

Kemudian, pada tanggal 2 November 1965, gelombang demonstran semakin besar. Sebanyak 10.000 orang turun berdemonstrasi untuk menuntut pelarangan terhadap PKI.

"Di pusat kota. Kalau nggak salah tafsir, bisa juga di kantor gubernur, karena salah satu tuntutannya adalah menurunkan gubernur Ulung Sitepu yang pada saat itu dianggap terlibat," sebut Azis.

"Harapannya peristiwa ini tidak boleh dilupakan dan kita jadikan sebagai edukasi bagi kita, dan bagi generasi muda sebagai bagian dari perjuangan salam penegakan ideologi Pancasila. Kemudian, kita tentu sama-sama berharap agar peristiwa kelam ini tidak terulang kembali," ujar Azis.



Simak Video "Lukas Tumiso, Eks Tapol Penyintas Pulau Buru"
[Gambas:Video 20detik]
(dhm/dpw)