.webp)
Pemerintah berencana memberlakukan sistem work from home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mengingat adanya potensi hambatan pasokan minyak akibat ketegangan konflik di Timur Tengah.
Aturan ini direncanakan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus karyawan swasta. Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tidak seluruh bidang pekerjaan dapat dijalankan dari rumah, sehingga klasifikasi sektor yang memungkinkan untuk WFH masih dalam tahap pengkajian mendalam.
"WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH. Karena kalau kita lihat WFH pasti kabur tuh," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026) seperti dilansir detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hari Jumat diproyeksikan menjadi hari pelaksanaan WFH karena letaknya yang berdampingan dengan akhir pekan. Selain penghematan energi, skema ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada sektor pariwisata.
"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," ujar Purbaya.
Program ini rencananya mulai dieksekusi pasca-libur Lebaran. Purbaya mengungkapkan bahwa jika kebijakan ini berjalan efektif, konsumsi BBM nasional diperkirakan dapat berkurang signifikan.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira," tutur Purbaya.
(afb/afb)
