.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ramai-ramai ke kantornya. Para gubernur datang untuk protes pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).
Purbaya menilai hal yang dilakukan para gubernur itu normal karena anggaran lebih kecil. Namun, Purbaya meminta agar pemerintah daerah (Pemda) lebih dulu memperbaiki kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.
"Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," kata Purbaya dilansir detikFinance, Selasa (7/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya mengatakan, dalam pertemuan itu semua kepala daerah menyampaikan aspirasinya. Dengan pemotongan TKD membuat banyak yang meminta agar semua ditanggung pusat termasuk gaji pegawai.
"Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa," ujar Purbaya.
TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Purbaya menyebut pemotongan itu cukup besar. Dia membuka kemungkinan untuk menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara bagus.
"Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi," jelas Purbaya.
(afb/afb)
