.webp)
Tingkat hunian hotel atau okupansi hotel di Sumatera Barat, anjlok ke angka 40 persen saja, akibat kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah. Efisiensi menyebabkan adanya beberapa agenda yang seharusnya dilaksanakan di hotel, kemudian dibatalkan.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Elvis Syarif mengatakan, dunia perhotelan dan restoran di Sumatera Barat mulai merasakan dampak efisiensi anggaran tersebut.
"Biasaya awal tahun sudah mulai ada reservasi atau bookingan untuk kegiatan-kegiatan di hotel. Namun saat ini, kondisinya jauh menurun. Bahkan, ada yang sampai membatalkan rencana kegiatannya. Dari sisi okupansi hotel, Februari ini hanya kisaran 40 persen," kata Elvis dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada beberapa yang di-cancel khususnya kegiatan dari kementerian," tambahnya.
Selain hunian kamar, pengaruh juga dirasakan oleh penyedia food and beverages atau makanan dan minuman.
"Berdampak juga terhadap food and beverages. Data yang kami terima dari anggota itu kegiatan meeting yang biasa diisi pemerintah menurun sampai 50 hingga 60 persen," katanya.
Menurut Elvis, kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan industri perhotelan dan restoran. Jika tidak ada perubahan dari pemerintah, bisa mengancam nasib karyawan. Di Sumbar, terdapat 97 hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sumbar dan ada ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya bekerja di industri ini.
"Ini tentu akan sangat mengkhawatirkan kalau (efisiensi) ini berjalan panjang. Kita enggak tahu bagaimana ke depannya. Padahal kami pada tahun 2023 mulai membaik. Masuk 2024 sedikit bernafas, tapi sekarang muncul lagi dengan kebijakan ini. Nah ini membuat drop lagi. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Itu harapan kita," katanya lagi.
(afb/afb)
