.webp)
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) kedapatan melakukan manipulasi data inflasi dalam rangka mengejar insentif fiskal. Pemerintah pun akan memberikan sanksi kepada pemda yang nakal tersebut.
"Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip detikFinance, Jumat (4/10/2024).
Eks Ketum Partai Golkar itu mengatakan insentif yang diberikan untuk pemda yang mampu mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Bukan berarti pemda melakukan segala cara agar mendapatkan insentif bahkan sampai memanipulasi data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik," ungkapnya.
Airlangga sendiri belum membeberkan daerah yang memanipulasi data inflasi tersebut. "Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti," imbuhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tidak membenarkan tindakan pemda yang memanipulasi data inflasi demi dapat insentif.
Menkeu mengetahui ada pemda yang nakal memanipulasi data inflasi setelah dia berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.
"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tutur Sri Mulyani.
Artikel ini sudah terbit dengan judul "Airlangga soal Pemda Manipulasi Data Inflasi: Harus Dikasih Sanksi!"
(astj/astj)
