.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), berkunjung ke Blok Rokan di Bengkalis. JK melihat produksi minyak hingga targetnya ekspolrasi sampai ke Oman.
Dalam kunjungan itu, JK melihat pompa angguk yang beroperasi selama 24 jam. JK menyebut pompa angguk terus beroperasi untuk menaikkan minyak dari perut bumi.
Bersama perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan, JK membeberkan ada 6.500 pompa angguk yang merupakan buatan PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Semua beroperasi di Wilayah Kerja Blok Rokan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada moment itu, JK mengungkap selain di Indonesia Bukaka tengah menjajaki bisnis hingga ke Oman. Termasuk Thailand, Saudi dan negara lain di Asia.
"Kita ada pabrik yang sama di Oman, juga di negara Asia yang lain. Kita di Thailand, Timur Tengah dan lagi jajaki di Saudi. Saya beli pabrik di sana," kata JK di lokasi, Senin (9/7/2024).
JK mengatakan produk yang akan dipakai merupakan produk dalam negeri. Bahkan tenaga kerja yang digunakan juga semua dari dalam negeri.
Selain jejaki bisnis hingga ke negara-negara penghasil minyak. JK juga mengungkap dua alasan target produksi minyak dalam negeri tidak tercapai.
"(Produksi migas tidak pernah tercapai) Itu pertama alamiah, menurun kan. Kedua eksplorasinya," kata JK.
JK menilai produksi minyak semakin lama terus turun. Sehingga perlu terobosan dan memperluas daerah hingga pompa untuk eksplorasi minyak dalam negeri.
"Dulu 60 persen budget kita dari minyak. Tahun 80-an pada saat Riau ini, Dumai dan Duri dan sebagainya itu Bengkalis, itu bisa berproduksi hampir sejuta (barel). Sekarang sisa 160 ribu, jadi sisa 20 persen, bagaimana meningkatkannya, katakanlah setidak-tidaknya jadi 400 (400 ribu barel). Itu hanya memperluas daerah, menambah pompa, itu aja sebenarnya," kata JK.
Namun JK optimis produksi minyak dalam negeri bisa digenjot. Termasuk lewat kerja keras PT Pertamina Hulu Rokan yang saat ini mengelola Blok Rokan.
"Selama diberi kepercayaan dan selama Pertamina tentu kerja keras (optimis produksi meningkat). Selama pemerintah juga jangan mengambil tindakan hukum yang tidak perlu," katanya.
(ras/afb)
