.webp)
Harga beras di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini masih mahal. Terkait hal ini, Pemprov Sumut melakukan pengecekan ke kilang-kilang padi di Deli Serdang.
Dari hasil yang didapat, Pemprov Sumut, Bank Indonesia, Satgas Pangan dan Bulog mendapati kilang padi kesulitan mendapatkan gabah.
Beberapa daerah di Sumut, seperti Sei Rampah maupun Tanjung Morawa diterjang banjir pada bulan Maret 2023 lalu. Imbasnya, banyak para petani mengalami gagal panen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Permasalahannya beruntun, cuaca ekstrem, banjir juga khususnya sekitar sini sehingga ada gangguan produksi, ada juga kerusakan infrastruktur karena banjir mempengaruhi kuantitas panen," ungkap Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut Poppy M Hutagalung, Rabu (4/10/2023).
Poppy menyebutkan bahwa saat ini kondisinya sudah mulai membaik setelah langkah yang diambil pemerintah mengintervensi harga dan juga masuknya masa panen. Dia berharap harga beras terus stabil hingga hari-hari besar nasional.
"Dari dua kilang yang kita datangi harga gabah sudah turun ke angka Rp 5.800 per Kg, di bulan Juli sampai September itu sampai Rp 7.000, sehingga mau tidak mau beras juga naik, kita harap tetap stabil karena sebentar lagi akan ada hari besar," ujarnya.
Seorang pengusaha kilang di Punden Rejo, Hadi mengatakan akibat banjir dan kegagalan panen kilang-kilang padi berebut gabah karena harus memenuhi permintaan pelanggannya.
Ini yang membuat harga gabah meningkat karena beberapa kilang berani menaikkan harganya.
"Rebutan, jadi petani menjual gabahnya ke kilang yang berani pasang harga paling tinggi, kalau kita tidak beli pelanggan kita bisa marah, pindah ke kilang lainnya, mau tidak mau kita harus ikut menaikkan harga," kata Hadi.
Walau kondisi ini banyak menguntungkan petani, Hadi berharap kondisi seperti ini tidak terulang lagi karena akan memberatkan konsumen.
"Kami berharap harga gabah stabil kayak dulu, karena waktu langka kami juga banyak mengalami kerugian, ongkos produksinya gak nutup," kata Hadi.
Sementara itu, Sekretaris DPP ESDM Yosi Sukmono mengatakan untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali perlu komunikasi yang kuat antara pemerintah, lembaga, petani dan pelaku usaha. Sehingga bisa diantisipasi sesegera mungkin sebelum berdampak besar ke masyarakat.
"Pemprov Sumut akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis, kita harus solid lintas sektor termasuk KPPU, BI, Satgas Pangan, Bulog, petani dan pelaku usaha, ketika ada sesuatu yang kurang beres di sana, apa yang harus kita lakukan, kita bincangkan dan kita lakukan langkah bersama," ucapnya.
(astj/astj)
