.webp)
Antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Hiswana Migas Aceh menyebut antrean dipicu beberapa faktor, salah satunya perbedaan harga yang tinggi.
"Dari sejumlah pertemuan yang digelar untuk membahas masalah ini, disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi merupakan salah satu masalah yang menjadi faktor utama. Perbedaan harga yang sangat siqnifikan memicu terjadinya migrasi konsumen ke BBM subsidi," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noedin dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (6/1/2023).
Menurutnya, migrasi itu selain disebabkan masalah harga juga kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Pengendara kendaraan disebut mencari alternatif pengeluaran lebih ekonomis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Faktor ekonomi, migrasi akibat disparitas harga, penyesuaian kuota bersubsidi, dan masa adaptasi konsumen dalam penggunaan aplikasi my Pertamina, harus diakui memang memberi pengaruh terhadap berlarutnya antrean ini," jelas Nahrawi.
Dia menyebutkan, semua pihak menaruh perhatian besar terkait permasalahan itu. Pemerintah Aceh juga disebut telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur kuota BBM bersubsidi bagi masyarakat.
"Polisi kita juga melakukan monitoring ketat untuk memantau perkembangan situasi. Teman-teman di SPBU juga sudah berusaha luar biasa keras untuk melayani," jelasnya.
"Mudah-mudahan BPH Migas melalui Pertamina juga segera menambah kuota BBM bersubsidi untuk Aceh. Sehingga menjelang akhir musim liburan ini antrean di SPBU bisa segera kembali normal. Mudah-mudahan begitu," lanjut Nahrawi.
Sebelumnya, anggota DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh melobi pemerintah pusat, Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk menambah kuota BBM subsidi untuk Tanah Rencong. Penambahan itu disebut perlu untuk mencegah antrean panjang.
"Menyikapi akhir-akhir ini bahwa hampir seluruh titik yang ada di Aceh di seluruh SPBU terjadi kelangkaan minyak bersubsidi, Ini tidak boleh dianggap hal sepele. Tidak cukup dengan surat pak gubernur itu, bukan solusi itu," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Aceh Irpannusir dalam rapat paripurna di DPR Aceh, Kamis (5/1).
Surat dimaksud Irpannusir adalah surat edaran Gubernur Aceh tentang pembatasan pembelian solar subsidi. Selain itu, dia meminta Pemerintah Aceh tidak hanya mengirim surat ke Pemerintah Pusat terkait penambahan kuota.
"Usulkan kembali jangan surat dibuat oleh ESDM dikirim ke Jakarta. Mana mau dengar mereka. Berangkat ke Jakarta minta penambahan kuota minyak. Ini semua tempat kita pergi langka. Sudah kita antre sampai ke lokasi minyak sudah habis," jelas politikus PAN ini.
"Memang nggak cukup minyak. Bukan solusi kirim surat ke Jakarta minta mensiasati kuota yang sudah ada. Kuotanya minta tambah. Jangan hanya dibuatkan surat," jelasnya.
(agse/dpw)
