.webp)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saling adu argumen soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akhir-akhir ini masif disalurkan pemerintah setelah harga BBM naik.
AHY mulanya menyinggung BLT yang disalurkan pada era kepemimpinan Presiden ke-6 RI atau ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, BLT yang disalurkan oleh SBY kerap dihina-hina.
"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?', dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul? Sekarang (pakai) BLT. It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu juga," kata AHY dikutip dari detikNews, Sabtu (17/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, kata dia, BLT yang dihina-hina itu justru diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Risma Balas Sindiran AHY
Menteri Sosial Tri Rismaharini pun menanggapi sindiran AHY itu. Dia mengatakan kondisi dunia sedang tak stabil. Oleh sebab itu Pemerintah, merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan BLT.
"Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM," kata Risma dalam keterangan pers, seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/9).
Risma mengatakan kondisi tak menentu ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Selain itu, kata Risma, BLT dibagikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19.
 Mensos Tri Rismaharini (dok Kemensos) |
"Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia jadi makanya diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat terjadi COVID. Jadi seperti itu," ujar Risma.
Selain itu, Risma menjelaskan dasar mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat itu. Risma mengatakan sesuai konstitusi, warga miskin harus dipelihara negara.
"Memang gini sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara," ujar Risma.
(dpw/dpw)
