.webp)
Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Indonesia wajib menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli pertalite dan solar. Kebijakan itu mulai berlaku 1 Juli 2022 mendatang. Bagaimana dengan Provinsi Riau?
Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman mengatakan masyarakat yang berhak menggunakan pertalite dan solar dapat melakukan pendaftaran di website subsiditepat.mypertamina.id. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran dan tepat kuota.
"Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli 2022 dan akan kita terapkan uji coba awal di lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Yogyakarta," terang Taufikurachman, Rabu (29/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, pendaftaran bagi konsumen solar dan pertalite secara nasional baru dilaksanakan awal September mendatang. Termasuk juga penerapan di Provinsi Riau.
"Penyaluran BBM subdisi ada aturannya, baik dari sisi jumlah kuota maupun sisi segmentasi penggunanya. Masyarakat yang berhak dapat BBM subsidi diharapkan mulai melakukan registrasi," kata Taufik.
Sementara Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan menilai khusus Riau baru akan diberlakukan pada 1 September.
"Untuk Riau tidak masuk dalam tahap uji coba bersama 11 daerah di tahap 1 atau tahap II. Perkiraan sementara Riau akan diberlakukan serentak secara nasional di awal September," kata Agus.
Agus mengatakan ada beberapa alasan dilakukan uji coba di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk di Sumatera Barat untuk wilayah Sumatera.
"Kenapa di Sumatera itu hanya uji coba di Bukit Tinggi, Agam, Padang Panjang dan Tanah Datar. Karena daerah ini menjadi sampel dalam uji coba, kan daerah-daerah itu kawasan wisata dan banyak orang dari Riau juga. Hanya sampling saja," katanya.
Agus memastikan penggunaan aplikasi MyPertamina diberlakukan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Sebab selama ini banyak kendaraan yang tidak sesuai penggunaannya.
"Sasaran BBM subsidi kan sudah jelas, ada pertalite kita ambil contoh itu sasarannya teman-teman ojek online. Tapi kita lihat di lapangan, yang konsumsi kendaraan yang bukan seharusnya," katanya.
Terakhir, ketentuan untuk pengguna yang berhak membeli BBM Subsidi telah diatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Selain itu juga terdapat Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2022 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.
(ras/astj)
