Apkasindo Sumut Minta Luhut Tunda Pungutan Ekspor

Kartika Sari - detikSumut
Sabtu, 25 Jun 2022 22:04 WIB
Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Harga jual Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit tingkat petani sejak dua pekan terakhir mengalami penurunan dari Rp2.850 per kilogram menjadi Rp1.800 sampai Rp1.550 per kilogram, penurunan tersebut pascakebijakan pemeritah terkait larangan ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa.
Ilustrasi buah sawit. Foto: ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS
Medan -

Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Sumut terus anjlok tiap pekannya. Berdasarkan data dari Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut didapat data harga TBS termurah berada di wilayah Batubara dan Langkat seharga Rp800 per kg, Simalungun Rp1000 per kg, dan tertinggi di Labuhan Batu maupun Labura seharga Rp 2000 per kg.

Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap mengungkapkan bahwa anjloknya harga TBS di tingkat petani berkaitan dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) beserta domestic price obligation (DPO) untuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

"Ini semua ada sebab akibatnya, contohnya ada kebijakan pemerintah yang menerapkan DPO, DMO sehingga membebankan pengusaha untuk tender CPO nya. Nah sementara harga terjadi, harga tender inilah merupakan komponen awal asal harga TBS," ungkap Gus kepada Detik Sumut, Sabtu (25/6/2022).


Dikatakan Gus, Apkasindo Sumut juga telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pengusaha menawar rendah karena alasan tangki penuh. Makanya kemarin sore kami rapat dengan Menko Marves dan Menteri Perdagangan, ada beberapa hal yang harus 'tangan besi' pak Luhut lah dengan mengeluarkan enam terobosan," ujarnya.

Namun, Gus mengakui jika terobosan tersebut masih belum memuaskan, diantaranya penerapan pengusaha wajib membeli TBS petani swadaya dengan minimal harga Rp1600 per kg.

"Kami sebenarnya bukan tidak setuju. Karena kan HPP kami dengan pupuk sudah mahal, itu di Rp 1800 per kg. Tapi pupuk naiknya 300 persen. Ketika TBS naik, itu kami menikmati selama dua bulan. Ketika harga anjlok gini, pupuk tidak diturunkan," kata Gus.

"Kami protes ke pak Luhut, pak Luhut bilang ini yang terbaik daripada hanya dibeli Rp1000 per kg. Nanti kira-kira dua minggu kita rapat lagi apa yang harus dilakukan," lanjutnya.

Lanjutnya, Gus menyebutkan bahwa kendala pengusaha tak bersemangat mengekspor lantaran biaya pembebanan ekspor yang cukup tinggi.

"Nah ini kan ada selisih karena ada pembebanan pajak, bea keluar, pungutan BPDP untuk mempercepat kerangka ekspor sudah cukup tinggi yang menjadi beban pengusaha. Nah itu yang buat pengusaha enggan untuk ekspor," jelasnya.

Terkait hal ini, Gus berharap agar pemerintah dapat menunda ketentuan pembebanan pungutan ekspor agar dapat menstimulus pengusaha agar kembali bergeliat.

"Kami berharap pemerintah untuk mempercepat minyak sawit dalam waktu 1-2 bulan ini di tangki, kalau bisa pungutan ekspor ini ditunda dulu lah agar menstimulus pengusaha untuk ekspor biar menggeliat kembali harga sawit yang sempat kan dilarang ekspor," pungkasnya.



Simak Video "Tegas! Mendag Ancam Basmi Mafia Bahan Pokok yang Berbuat Curang"
[Gambas:Video 20detik]
(bpa/bpa)