Demokrat Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, merespons isu dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta dugaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Kami tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Siapa pun yang terlibat dengan penyadapan ilegal ini agar diusut tuntas dan pelakunya mempertanggungjawabkan secara hukum," kata Herman saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Menurut Herman, penanganan kasus penyadapan terhadap Prabowo harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Dia menilai Polri perlu mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Publik juga harus mengetahui motif penyadapan ilegal ini," ucapnya.

Herman menegaskan, penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya yang diduga dilakukan oleh LSP dan pihak terkait merupakan pelanggaran hukum serius. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum mengungkap secara terang siapa saja yang berada di balik tindakan tersebut serta apa kepentingannya.

"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainya yang dilakukan oleh LSP dkk adalah pelanggaran hukum berat. Oleh karenanya perlu diusut tuntas, transparan, dan mengungkap untuk kepentingan apa dan siapa dibalik semua ini," terang Herman.

Lebih lanjut, Herman menyatakan Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menuntaskan kasus tersebut. Dia juga meminta kepolisian mengusut kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat tanpa pandang bulu.

"Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jika melampau kewenangannya maka dapat dikategorikan sebagai tindakan abuse of power. Oleh karena itu, saya menghormati proses hukum ini, dan semoga dapat diusut tuntas, transparan, dan siapapun yang terlibat bertanggungjawab atas perbuatannya," sebut Herman.