Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Polri untuk menelusuri motif Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo dkk yang menyadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, yang dilakukan Listyo Sigit dkk masuk kategori pelanggaran serius.
"Pada dasarnya, praktik penyadapan ilegal tanpa landasan hukum terhadap warga negara merupakan pelanggaran serius," kata TB Hasanuddin dikutip detikNews, Rabu (4/11/2026).
TB Hasanuddin mengatakan perlindungan hak komunikasi dan informasi telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu tercantum dalam Pasal 28F terkait hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
"Negara harus menjamin perlindungan hak individu, termasuk hak atas privasi dan komunikasi yang dijamin konstitusi," tuturnya.
Ia menyebutkan persoalan penyadapan bukan tindakan biasa apalagi mengarah ke orang nomor satu di Indonesia. Ia pun meminta Polri mengusut aktor intelektual di balik penyadapan itu.
"Artinya, persoalan penyadapan tidak bisa dipandang sebagai tindakan biasa. Ada perlindungan konstitusi, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi yang harus menjadi perhatian dalam mengusut perkara tersebut," kata TB Hasanuddin.
"Termasuk mengungkap motif, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat," sambungnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. Ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
"Karena itu, perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap motif dan tujuan penyadapan. Apakah tindakan tersebut semata-mata berkaitan dengan akses informasi ilegal atau memiliki tujuan lain yang lebih serius," kata dia.
Simak Video "Video Terpopuler Sepekan: Listyo Sigit Tersangka Penyadapan, Jokowi Tunjukkan Ijazah"
(astj/astj)