Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanyakan alasan anggaran bantuan bencana terlambat dicairkan saat bertemu Gubernur Muzakir Manaf (Mualem). Pemerintah Aceh menyebut bantuan itu tidak seluruhnya transferan dana tapi dalam bentuk program.
"Pernyataan bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, substansi yang disampaikan Amran mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar. Namun mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Nurlis menjelaskan dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun dari Kementan.
"Alokasi anggaran tersebut bukanlah transferan dalam bentuk dana ke kas Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," jelas Nurlis.
Dia merincikan, dari alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun, Rp 515 miliar berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehab sawah sekitar 40.000 hektare melalui dana TP (Tugas Pembantuan). Berdasarkan informasi diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp 2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
"Anggaran itu digunakan untuk alat mesin pertanian dan pembibitan dan perkebunan, seperti bibit padi dan bibit jagung. Provinsi dan kabupaten kota hanya menerima manfaat (barang) dari Kementan. Untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi serta pendukung yang anggarannya berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota telah terserap mencapai 47,8 persen dari anggaran Rp 515 Miliar per 3 Agustus 2026," ujar Nurlis.
Menurut data terbaru dari Pelaksana Tugas Kadistanbun Aceh Azanuddin Kurnia, kata Nurlis, lahan sawah terdampak bencana 57.485 hektare. Kategori rusak ringan 27.437 hektar, rusak sedang 13.651 hektare dan rusak berat 16.276 hektare, dan sawah hilang 120 hektare.
"Saat ini yang sudah dan sedang berjalan untuk optimasi lahan dan rehabilitasi baik rusak ringan maupun rusak sedang 40.852 hektare. Kegiatannya dilaksanakan Kementan, Distanbun Aceh bersama dinas kabupaten/kota se-Aceh yang terdampak bencana," kata Nurlis.
Simak Video "Video: Banyak Ternak Mati, Mualem Minta Pemerintah Impor Sapi saat Ramadan"
(agse/mjy)