.webp)
Masyarakat Aceh yang sudah didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026 sudah mencapai hampir 50 persen atau di atas rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) meminta warga tidak ragu menerima petugas di tengah berbagai isu yang berkembang.
"Pencapaian kita sudah di atas rata-rata nasional hampir 50 persen dengan target pelaksanaan sebenarnya dua bulan setengah sampai 31 Agustus 2026," kata Kepala BPS Aceh Agus Andria kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (12/6/2026).
BPS menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dalam acara senam dan nonton bareng pertandingan perempat final Argentina melawan Swiss. Kegiatan berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh itu berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menjelaskan, sejauh ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi petugas sensus di lapangan. BPS menjamin kerahasiaan data yang disampaikan masyarakat kepada petugas.
"Masyarakat jangan ragu untuk terima petugas kita, berikan data yang benar, sehingga nanti hasilnya bisa menjadi dasar dari pembangunan kita. Dengan data yang benar, maka pemerintah bisa memutuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran," jelasnya.
Sensus Ekonomi yang digelar 10 tahun sekali itu diharapkan menghasilkan data yang akurat sehingga pemerintah dapat memutuskan kebijakan tepat sasaran. BPS disebut akan terus melakukan sosialisasi sehingga seluruh masyarakat terdata.
"Harapannya dengan sosialisasi ini, dengan penguatan komitmen ini, masyarakat sadar, masyarakat paham dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi sehingga masyarakat bisa memberikan data, ya, tidak ragu memberikan data kepada kami, kepada petugas Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.
Sekda Aceh M Nasir menjelaskan, Sensus Ekonomi sangat penting karena pemerintah butuh data yang akurat dan benar dalam pengambilan setiap kebijakan. Bila data tidak akurat, keputusan yang diambil akan bermasalah.
"Oleh karena itu, mari kita dukung Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat Indonesia, itu datanya itu benar dan akurat. Sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih ya kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan ya, sampai dengan satu negara kita tahu datanya itu akan menjadi akurat," ujar Nasir.
Selain itu, pemerintah juga akan mengetahui potensi dari masyarakat sehingga kecenderungan kebijakan akan diarahkan dengan kecenderungan data yang dimiliki. Nasir juga mencontohkan penerapan data pads Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh.
"Kita beri contoh kemarin ya, ketika kita tetapkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 digugat karena memang datanya belum begitu bagus ya, belum. Hari ini diperbaiki, mudah-mudahan ke depan banyak kebijakan yang bisa kita lakukan dan tepat sasaran, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari," jelas Nasir.
