.webp)
Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualem meminta gas dan kondesat dari blok Andaman diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe bukan di tengah laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji nilai ekonomisnya.
Bahlil mengatakan, proyek lapangan gas Tengkulo yang dikelola Mubadala Energy berada di atas 12 mil dari daratan Aceh. Bila dibangun pipanya ke daratan, biayanya disebut sangat tinggi dan tidak menghasilkan harga jual gas yang kompetitif.
Menurutnya, sebagian gas itu akan didistribusikan untuk PLN dan sebagian disalurkan untuk industri di Aceh. Salah satu perusahaan yang dilirik adalah Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang selama ini memasok bahan baku LNG dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil usai melantik pengurus DPD Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, pemerintah harus menjamin keberlanjutan pengelolaan migas tersebut serta dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Bahlil mengaku masih membahas bila gas harus diolah di KEK Arun.
"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan, ya. Kita harus cari yang win-win. Kita enggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi. Karena ujung-ujungnya ini bisnis. Selama itu perhitungan ekonominya masuk, bisa dapat kita pertimbangkan," jelas Bahlil.
"Tapi kalau perhitungan ekonominya memang agak berat, itu juga susah untuk kita paksakan. Karena enggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi, harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor, dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu," lanjut Bahlil.
Sebelumnya, Mualem dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto disebut sepakat merevisi Plane of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman). Mualem meminta gas dan kondesat diolah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun bukan di tengah laut.
"Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi kepada wartawan, Kamis (11/6).
Pertemuan Mualem dan Djoko berlangsung di Kantor SKK Migas di Jakarta, Rabu (10/6) malam. Menurutnya Mualem tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo yang dikelola Mubadala Energy namun meminta sejumlah poin di dalam PoD direvisi agar tidak merugikan Aceh.
Berdasarkan PoD yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret lalu, gas dan kondesat diproses di Floating Production Storage dan Offloading (FPSO) di South Andaman. Setelahnya baru disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) yang berlokasi di KEK Arun, Lhokseumawe.
ORF adalah fasilitas darat yang berfungsi menerima aliran gas alam dari laut. Sementara FSPO merupakan kapal atau struktur terapung yang dirancang untuk memproduksi (mengolah), menyimpan, dan mengirimkan minyak atau gas yang diekstraksi dari ladang minyak di lepas pantai.
Proses penyaluran gas direncanakan lewat jalur pipa lepas pantai dari FPSO ke ORF. Mubadala Energy disebut tengah menyiapkan proses tender pengadaan unit FPSO raksasa untuk mempercepat komersialisasi gas (fast-track) di South Andaman.
Unit itu diproyeksikan memproses gas laut dalam sebelum dialirkan lewat pipa. Namun Mualem disebut menginginkan gas dan kondensat diproses di daratan yakni di KEK Arun.
"Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun. Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun," jelas Nurlis.
Tujuan Mualem, kata Nurlis, agar Blok Andaman dapat membawa keuntungan pada semua pihak. Mubadala sebagai investor disebut dapat keuntungan, begitu juga dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh.
"Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal. Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai," ujarnya.
