.webp)
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) meminta agar perekrutan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berasal dari warga lokal. Hal ini masuk dalam 9 rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-18 yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Ini kami juga berpikir ketika Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini melibatkan UMKM, perencanaannya, pelaksanaannya melibatkan UMKM atau kantin sekolah, dan yang bekerja adalah warga sekitar, maka ini akan menggerakkan ekonomi dan warga sekitar. Jadi SPPG-nya tapi yang bekerja bukan warga sekitar," ujar Ketua APEKSI Eri Cahyadi saat konferensi pers di Medan, Kamis (2/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri menyebut, hal ini masuk ke dalam rekomendasi ketujuh Rakernas APEKSI ke-18. Yakni penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif serta memastikan UMKM menggerakkan ekonomi kreatif dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun, menurutnya, saat ini pemerintah kota tidak mengetahui lokasi SPPG yang ditetapkan oleh BGN. Termasuk jumlah dan informasi terkait pekerja.
"Pertama, kami di setiap kota itu tidak mengetahui titik SPPG yang BGN tetapkan, berapa lokasi yang akan ada SPPG. Kedua, kami juga tidak pernah diberikan informasi terkait pekerja yang bekerja di setiap SPPG. Karena itu lah ketika turun, ada SPPG yang hampir 90 persen bukan dari warga lokal. Maka secara otomatis akan terjadi penolakan, karena Pak Presiden menyampaikan akan membuka lapangan kerja," jelas Eri.
Wali Kota Surabaya ini mengatakan, pihaknya berharap, adanya SPPG dapat meningkatan penyerapan tenaga kerja di kota. Namun, jika pekerja bukan berasal dari penduduk sekitar, banyak warga yang bertanya-tanya.
"Bisa kita bayangkan jika satu SPPG terdiri dari 50 orang yang bekerja, ketika ada 100 maka ada 5000 terbuka lapangan pekerjaan. Ketika itu bukan warga lokal maka mereka akan bertanya mengapa yang bekerja bukan warga kami," katanya.
Menurut Eri, dengan keterlibatan pemerintah kota dalam pelaksanaan program MBG, pihaknya akan bisa ikut menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) tersebut.
"Dengan keterlibatan kami (pemerintah kota), kami bisa memastikan bahwa SPPG tidak ada masalah terkait dengan higienis, maka jangan pernah ketika ada disampaikan yang keracunan. Sehingga kami memastikan ini dapurnya standar kesehatan. Ketika kami dilibatkan maka kami bisa tahu sekolah-sekolah mana yang membutuhkan. Ketika kami dilibatkan saya yakin tempat MBG atau pemberi makanan akan tepat sasaran," ungkapnya.
Ia juga menyinggung terkait pengendalian inflasi daerah. Menurut Eri, dengan keterlibatan pemerintah kota dalam program ini, pihaknya bisa memastikan pertumbuhan ekonomi positif melalui keterlibatan peternak lokal.
"Terakhir, kami akan bisa menjaga inflasi. Ketika SPPG membutuhkan bahan dasar seperti beras, telur, minyak maka di situ kita tahu berapa jumlah minyak yang dibutuhkan semua SPPG di setiap kota. Maka di situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa," ucapnya.
Eri mencontohkan Kota Surabaya yang tidak menghasilkan telur. Sehingga pasokan telur berasal dari Kota Blitar.
"Kami mau memastikan bahwa harga telur yang diterima SPPG itu tidak lagi dari tengkulak tapi dari peternak. Jadi inflasi itu bisa kita jaga, tidak ada lagi yang terlalu mahal dan murah. Kami tidak pernah peduli siapa pemilik SPPG, tapi yang kami pastikan hanya ketika semua tepat sasaran, pekerjanya warga lokal," kata Eri.
Ia berharap, rekomendasi ini mendapatkan respon positif dari Presiden Prabowo.
"Ini lah salah satu rekomendasi kami ke presiden. Ketika bisa bertemu dan beliau mengatakan apakah walikota bisa menjadikan MBG tepat sasaran, yang bekerja adalah warga lokal maka kami APEKSI mewakili seluruh Indonesia siap jadi garda terdepan untuk memastikan bahwa itu tepat sasaran dan membuka lapangan pekerjaan," pungkasnya.
(dhm/dhm)
