.webp)
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan efisiensi anggaran melalui berbagai langkah, termasuk refocusing atau penataan ulang sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Kamis (18/6/2026), BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi menjadi penerima program MBG. Kebijakan tersebut berdampak pada pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk 39.352 siswa di sekolah-sekolah tersebut.
Agustina menjelaskan, keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan pendataan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan finansial yang memadai dan bisa memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekolah-sekolah yang kami sebutkan kami anggap berdasarkan kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, sehingga tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujar Sari dalam konferensi pers, dilansir detikHealth, Kamis (18/6/2026).
Dana yang berhasil dihemat dari penghentian bantuan pada sekolah-sekolah tersebut selanjutnya akan dialihkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG bagi kelompok yang dinilai lebih membutuhkan bantuan pemenuhan gizi dari pemerintah.
Selain melakukan penyesuaian terhadap penerima manfaat program, BGN juga menjalankan efisiensi pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sari mengungkapkan, saat ini terdapat 27.820 SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah. Melalui kebijakan pemangkasan insentif selama 18 hari kerja pada satuan pelayanan tersebut, pemerintah mengklaim berhasil menghemat anggaran dalam jumlah besar.
"Kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta rupiah," pungkasnya.
(nkm/nkm)
