6 Bulan Usai Bencana, Mendagri Sebut Aceh Sudah Normal tapi Belum Permanen

Aceh

6 Bulan Usai Bencana, Mendagri Sebut Aceh Sudah Normal tapi Belum Permanen

Agus Setyadi - detikSumut
Selasa, 09 Jun 2026 19:39 WIB
Rapat bersama Mendagri Tito Karnavian di Aceh
Foto: Rapat bersama Mendagri Tito Karnavian di Aceh (Dok. Agus Setyadi/detikSumut)
Banda Aceh -

Bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera sudah berlangsung enam bulan. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut kondisi Aceh saat ini sudah normal fungsional.

"Tadi kita melakukan evaluasi apa yang sudah dicapai selama masa tanggap darurat dan transisi. Intinya, kita sudah kembali kepada normal, tapi belum permanen. Normalnya normal fungsional," kata Tito kepada wartawan usai menghadiri rapat tertutup di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana Hidrometeorologi di Aceh dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Rapat dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh, sejumlah wali kota dan bupati serta beberapa perwakilan kementerian.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, normal yang dimaksud adalah pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik juga bagus, SPBU berjalan operasional, internet kembali aktif, logistik juga tidak kekurangan. Meski demikian, ada beberapa kondisi yang belum normal.

"Namun sekali lagi, ada yang belum ideal. Misalnya sekolah, ada yang masih di tenda beberapa, ada yang masih darurat, ada yang menumpang di sekolah lain, meskipun sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal," jelas Tito.

ADVERTISEMENT

"Nah kalau kita lihat dari beberapa indikator yang ada, data yang ada, memang dampak yang cukup masif itu adalah, yang paling masif adalah di Provinsi Aceh. Tanpa mengecilkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saya juga akan nanti ke sana," lanjut mantan Kapolri itu.

Tito menjelaskan, meski sudah dapat mengembalikan kepada fungsi yang normal kehidupan masyarakat, namun masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Masalah itu di antaranya perumahan, masalah pendidikan, masalah rumah ibadah, madrasah, jalan, jembatan, sawah, kemudian tambak, dan lain-lain.

Untuk pemulihan tiga provinsi terdampak bencana, katanya, dibutuhkan anggaran triliunan rupiah. Target pemulihan berlangsung selama tiga tahun.

"Total anggaran yang sudah disetujui oleh Pak Presiden dan DPR itu adalah untuk tiga provinsi ini selama tiga tahun Rp100,1 triliun, dibagi menjadi tiga tahapan, Rp 39 triliun, Rp 32 triliun, dan Rp 28 triliun lebih," ujarnya.




(agse/afb)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads