Plt Gubernur Riau Rombak Habis Pegawai di Sekretariat DPRD, Ini Alasannya

Riau

Plt Gubernur Riau Rombak Habis Pegawai di Sekretariat DPRD, Ini Alasannya

Raja Adil Siregar - detikSumut
Selasa, 19 Mei 2026 18:41 WIB
Plt Gubernur SF Hariyanto saat menghadiri acara DWP Riau. (Dok Diskominfotik Riau)
Foto: Plt Gubernur SF Hariyanto saat menghadiri acara DWP Riau. (Dok Diskominfotik Riau)
Pekanbaru -

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto merombak habis pegawai Sekretariat DPRD Riau. Total ada 300 pegawai di lingkungan itu dipindahkan secara bertahap ke instansi lain.

Perombakan habis itu disampaikan oleh SF Hariyanto sebagai upaya membangun sistem birokrasi yang lebih profesional dan bersih. Masyarakat pun diminta untuk tetap memberikan dukungan.

"Kami tidak punya niat macam-macam. Ini hanya penyegaran saja, masyarakat Riau kami mohon pengertian," kata SF Hariyanto, Selasa (19/5/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SF mengungkap alasan perombakan habis di instansi itu. Salah satunya adalah terkait kasus perjalanan dinas atau SPPD fiktif di instansi itu dan terjadi berulang kali selama beberapa tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

Alasan itulah yang membuat Plt Gubernur melakukan penyegaran menyeluruh agar budaya kerja baru yang lebih transparan. Termasuk pegawai lebih tertib administrasi dalam bekerja.

SF Hariyanto mengungkap ratusan pegawai yang dipindahkan akan ditempatkan ke OPD lain seperti BPBD, Satpol PP hingga ke panti sosial milik Pemprov Riau. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap.

"Pergantian akan dilakukan dua tahap, dan paling lama dua bulan setelah pergantian pertama semuanya sudah selesai," ungkap SF Hariyanto.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau itu memastikan proses penataan dilakukan bertahap agar pelayanan tidak terganggu. Termasuk pegawai yang terlibat di kasus SPPD fiktif dapat mengembalikan kerugian lewat pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan," katanya.

SF berharap langkah pembenahan ini jadi momentum memperkuat kepercayaan publik. Khususnya terhadap birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Semua langkah yang diambil semata-mata untuk penyegaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan Sekwan Provinsi Riau agar lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang," tegasnya.



(astj/astj)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads