.webp)
Perang Sunggal tahun 1872 menjadi salah satu perlawanan terbesar masyarakat Sumatera Timur terhadap kolonial Belanda. Konflik ini pecah setelah Kesultanan Deli memberikan konsesi tanah di wilayah Sunggal kepada pengusaha perkebunan asing.
Dalam buku Kisah Dari Deli: Masalah Sosial dan Pembangunan di Kota Medan Jilid II, penulis Erond L. Damanik menjelaskan bahwa konflik antara Sultan Deli dan para datuk lokal sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Hal itu menunjukkan posisi Sultan Deli pada masa awal belum sepenuhnya memiliki kekuasaan mutlak terhadap wilayah-wilayah kedatukan di Deli.
"Posisi 'Sultan Deli' tidaklah menunjukkan corak kingdom. Karena sultan tidak dapat memerintah datuk-datuk yakni penguasa-penguasa lokal yang ada di wilayahnya," tulis Erond L. Damanik dalam bukunya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konflik besar kemudian pecah pada tahun 1872 ketika Sultan Deli, Mahmud Perkasa Alam, mengkonsesikan tanah di wilayah Kedatukan Sunggal kepada pengusaha perkebunan.
"Peristiwa yang meletup tahun 1872 ini berawal dari upaya Mahmud Perkasa Alam mengkonsesikan tanah di wilayah Kedatukan Sunggal kepada pengusaha perkebunan," tulis Erond.
Kebijakan tersebut ditolak oleh Badiuzzaman Surbakti atau Datuk Sunggal bersama Datuk Kecil, Datuk Jalil, dan Sulong Barat. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan Kesultanan Deli yang dianggap telah menyerahkan tanah masyarakat kepada pihak perkebunan.
Selain persoalan tanah, Erond juga menjelaskan terdapat faktor ekonomi lain yang ikut memicu konflik tersebut.
"Pada 1872, ketika Belanda menarik peredaran opium dari Datuk Sunggal, Datuk bereaksi dan memunculkan Perang Sunggal. Sebab Datuk kehilangan pemasukan dari penjualan opium yang dialihkan ke loket-loket resmi penjualan opium," ujarnya dalam wawancara penelitian.
Menurut Erond, sebelum kolonialisme berkembang penuh di Sumatera Timur, perdagangan opium memang berada di bawah kendali para penguasa lokal.
"Sebelum kolonialisme, hampir semua sultan di Melayu, Sibayak di Karo, dan Raja Simalungun merupakan penjual opium," jelasnya.
Perlawanan Datuk Sunggal kemudian berkembang menjadi konflik besar yang melibatkan pemerintah kolonial Belanda. Dalam bukunya, Erond menuliskan bahwa Belanda sampai mendatangkan bantuan pasukan dari Batavia untuk meredam perlawanan masyarakat Sunggal.
"Pada 10 Juli 1872, bala bantuan prajurit Belanda dari Batavia datang lagi ke Deli guna menghalau dan meredakan pemberontakan Sunggal," tulisnya.
Perlawanan tersebut mendapat dukungan masyarakat dari berbagai wilayah seperti Senembah, dataran tinggi Karo, hingga Gayo. Namun Belanda akhirnya berhasil memadamkan perang setelah sejumlah tokoh perlawanan ditangkap dan dibuang ke Pulau Jawa.
"Badiuzzaman Surbakti ditangkap dan dibuang ke Pulau Jawa hingga seumur hidup," tulis Erond L. Damanik.
Menurut Erond, berakhirnya Perang Sunggal menjadi titik penting perubahan struktur kekuasaan di Deli.
"Chiefdom pemerintahan Deli berakhir manakala masuknya pemerintahan kolonial," tulisnya.
Perang Sunggal bukan hanya menjadi sejarah perlawanan masyarakat terhadap kolonialisme, tetapi juga menjadi simbol konflik agraria dan perebutan kekuasaan di Sumatera Timur pada masa awal perkembangan industri perkebunan.
Baca juga: Asal-usul Suku Melayu di Kota Medan |
Simak Video "Video: DPR Dorong Pemerintah Bentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
