.webp)
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 menuai keluhan dari kalangan pengusaha di Batam, Kepulauan Riau. Lonjakan harga tersebut dinilai berdampak langsung terhadap biaya operasional, terutama di sektor logistik dan industri.
Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Yasser Hadeka Daniel, mengatakan kenaikan harga BBM seperti Pertamina Dex dan Dexlite sangat memberatkan pelaku usaha. Harga Pertamina Dex melonjak dari sekitar Rp 14.800 menjadi Rp 23.600 per liter, sementara Dexlite dari Rp 14.500 menjadi Rp 24.150 per liter.
"Ini sangat membebani. Kami sebelumnya masih berupaya menahan kenaikan tarif demi menjaga stabilitas harga barang, tapi dengan kondisi sekarang sudah tidak bisa ditahan lagi," kata Yasser, Senin (20/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pelaku logistik telah melakukan berbagai efisiensi, mulai dari optimalisasi rute distribusi hingga penyesuaian operasional. Namun, lonjakan harga BBM membuat beban tersebut tidak lagi tertutupi.
"Kondisi Batam yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Jakarta dan Belawan, serta impor dari Singapura, membuat sektor logistik semakin rentan terhadap fluktuasi harga BBM," ujarnya.
Di sisi lain, pelaku usaha di Batam juga diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi, berbeda dengan sejumlah daerah lain. Hal ini membuat biaya logistik di Batam sejak awal sudah lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Dampak kenaikan ini diperkirakan akan meluas, mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok hingga biaya distribusi laut seperti jasa pandu dan tunda kapal. Bahkan, ada kekhawatiran sejumlah pelaku usaha tidak mampu bertahan.
"Sebagai gambaran, biaya angkut dari Batu Ampar ke Muka Kuning yang sebelumnya sekitar Rp 900 ribu per perjalanan, kini berpotensi melonjak hingga Rp 1,8 juta," ungkapnya.
ALFI Batam pun membuka ruang dialog dengan pemerintah, termasuk BP Batam dan Pertamina, guna mencari solusi. Salah satu usulan yang diajukan adalah pemberian akses BBM subsidi bagi pelaku logistik.
"Kami berharap ada kebijakan yang meringankan agar usaha tetap berjalan dan harga barang tidak melonjak," katanya.
Sementara itu, Ketua APINDO Batam, Rafky Rasyid, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi akan berdampak langsung terhadap industri yang menggunakan BBM industri serta memicu kenaikan biaya logistik.
"Kenaikan biaya logistik akan menambah beban pengusaha yang saat ini juga tengah berjuang karena naiknya biaya pokok produksi, salah satunya akibat kelangkaan beberapa komponen karena dampak perang," ujar Rafky.
Ia juga memperkirakan harga bahan pokok di Batam akan ikut naik, mengingat sebagian besar pasokan didatangkan melalui jalur laut dari luar daerah.
"Kalau BBM non-subsidi naik, maka biaya transportasi barang kebutuhan pokok juga akan naik. Ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang harus diantisipasi sejak awal," ujarnya.
Selain itu, APINDO mencatat adanya kenaikan biaya produksi akibat kelangkaan bahan seperti chip dan biji plastik. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi daya saing industri, meski dampaknya bersifat relatif di tiap sektor.
"Apindo sudah menerima informasi kenaikan biaya pokok produksi akibat kelangkaan chip dan biji plastik. Perihal daya saing industri itu relatif," ujarnya.
Rafky berharap pemerintah dapat memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal agar pelaku usaha mampu bertahan di tengah tekanan biaya yang terus meningkat.
"Kami berharap ada dukungan agar perusahaan bisa bertahan dan tidak sampai melakukan PHK," ujarnya.
(nkm/nkm)
