Anggota DPR Aceh Rijaluddin menyebut seluruh anggota legislatif ingin bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) tanpa pimpinan dewan. Mereka mengaku ingin menyampaikan kondisi internal lembaga serta keadaan di tengah masyarakat.
Rijal mengatakan, anggota DPRA menginginkan adanya diskusi lebih terbuka, transparan dan mereka leluasa menyampaikan kondisi terkini tanpa dibatasi. Pandangan eksekutif dan legislatif tentang keadaan warga saat ini disebut berbeda.
"Jadi inilah yang kami ingin sampaikan. Pandangan-pandangan dari DPRA yang ingin kami sampaikan secara lugas, bebas, dan terbuka. Intinya adalah untuk kebaikan pemerintahan tersebut. Tidak ada kepentingan siapa-siapa di sini, karena kami melihat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang belum tepat mengenai anggaran," kata Rijal saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan lain ingin bertemu Mualem, katanya, ingin menyampaikan lebih banyak soal internal lembaga. Mereka merasa Mualem yang menjabat Ketua Umum Partai Aceh tidak banyak tahu tentang kondisi di internal lembaga legislatif yang berdampak pada keseluruhan penganggaran di Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan nantinya, Rijal berharap seluruh pimpinan yakni ketua dan wakil tidak hadir. Para anggota disebut ingin berbicara secara leluasa tanpa khawatir menyinggung pimpinan.
"Jadi kalau ada pimpinan di situ kita masih terbatas. Kita bisa lihat alur paripurna kemarin kita sangat dibatasi oleh pimpinan. Jadi kita tidak leluasa, kita mau tidak seperti itu," jelas Ketua Komisi V itu.
Politikus Partai PKB itu mengaku masih menunggu waktu Mualem agar dapat bertemu. Dia juga mengungkap hubungan anggota dengan ketua DPRA saat ini.
"Yang pasti komunikasi antara pimpinan dan anggota hari ini sangat rendah levelnya. Jadi dapat saya katakan komunikasinya itu tidak ada. Selaku ketua seharusnya komunikasi ketua dan anggota ini lebih intens," ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPR Aceh Rijaluddin mengaku seluruh anggota legislatif ingin bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) tanpa pimpinan lembaga tersebut. Dia belum mengungkapkan alasan tidak melibatkan pimpinan.
Permohonan itu disampaikan Rijaluddin di akhir rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun 2025. Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPR Aceh, Senin (6/4/2026) itu dipimpin Ketua DPR Aceh Zulfadli dan Mualem.
"Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa degan pak gubernur tanpa pimpinan. Setuju kawan-kawan semuanya? Itu permohonan kami dari lubuk hati paling dalam. Pak gubernur kami mohon kebijaksanaannya," ujarnya.
(agse/nkm)











































