.webp)
DPRD Kota Batam menyoroti insiden tenggelamnya kapal tugboat di perairan kawasan galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia, Tanjung Uncang. Hal tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar di Kantor DPRD Batam, Kamis (12/3/2026).
RDPU dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam. Dalam rapat itu, DPRD meminta penjelasan terkait aspek keselamatan kerja serta kelayakan kapal yang terlibat dalam insiden tersebut.
"Kami ingin memastikan apakah kapal itu memiliki surat izin berlayar dan apakah kapal tersebut layak beroperasi. Selain itu, apakah sudah ada koordinasi dengan KSOP," kata Aweng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Aweng, kecelakaan kerja di kawasan galangan kapal sudah beberapa kali terjadi sehingga perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ia juga menyoroti kemungkinan faktor cuaca dalam insiden tersebut. Ia menilai kondisi cuaca seharusnya dapat diprediksi lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan.
"Kalau memang karena cuaca, mestinya bisa diprediksi untuk mencegahnya. Jangan sampai setiap kejadian dianggap selesai begitu saja," ujarnya.
RDPU tersebut, DPRD Batam juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak perusahaan. Pertama, perusahaan diminta membuka secara transparan kronologi tenggelamnya kapal agar publik mengetahui secara jelas bagaimana peristiwa itu terjadi.
Kedua, DPRD ingin memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Ketiga, DPRD mendorong perusahaan memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga korban meninggal dunia serta korban yang mengalami luka-luka.
Selain itu, perusahaan juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja dan lingkungan (K3LH) agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Kami berharap pertemuan ini menghasilkan solusi yang adil serta memberikan kepastian bagi para korban dan keluarganya," Ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau, mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk meningkatkan penerapan keselamatan kerja. Ia meminta perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan korban dan keluarga, termasuk biaya pemakaman.
"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban kecelakaan ini. Kira minta perusahaan untuk memperhatikan hak para korban," kata Diky.
Diky menerangkan dari pemeriksaan sementara pihaknya, kecelakaan tersebut diduga dipicu oleh faktor alam.
"Untuk kejadian kali ini murni karena faktor alam," ujarnya.
Di sisi lain, Manajer Agensi PT Pradana Samudra Lines Moh. Fatur Akbar, mengatakan pihak perusahaan telah menanggung santunan, asuransi, serta seluruh biaya pemakaman korban.
"Kami memberikan santunan kepada korban, mengeluarkan asuransi, serta menanggung seluruh biaya pemakaman baik di dalam maupun luar kota sampai proses pemakaman selesai," ujarnya.
Fatur menjelaskan, saat kejadian terdapat lima kru di dalam tugboat yang sedang melakukan asist atau membantu mendorong kapal lain. Para kru tersebut berada di bawah manajemen PT Pradana Samudra Lines sebagai penyedia awak kapal.
"Kami adalah manajemen kru. Para kru memiliki kontrak kerja langsung dengan perusahaan kami dan kami yang menyediakan kru untuk kapal yang digunakan oleh perusahaan lain," ujarnya.
Berdasarkan keterangan kru yang selamat, insiden terjadi saat arus laut cukup kuat sehingga kapal terdorong ombak hingga akhirnya terbalik. Saat kejadian, sebagian kru berada di luar kapal untuk memperbaiki tali, sementara kru lainnya berada di dalam kapal.
"Arus laut cukup kuat sehingga mereka kesulitan menyelamatkan diri. Namun kami memastikan seluruh kru bekerja sesuai prosedur operasi standar," ujarnya.
(nkm/nkm)
