.webp)
Koperasi Merah Putih tutup padahal diresmikan secara besar-besaran beberapa waktu lalu di Kota Binjai. Anggota DPRD Binjai Ronggur Doli menilai hal itu disebabkan tidak sejalannya program Pemkot dengan pemerintah pusat.
Anggota DPRD Binjai Ronggur Doli meminta agar Pemkot Binjai melakukan pendampingan kepada Koperasi Merah Putih. Hal itu penting agar Koperasi Merah Putih tidak tutup seperti di Binjai Barat.
"Kita dorong Pemkot Binjai melalui agar Dinas Koperasi UMKM ikut bantu sukseskan KMP. Ini kan program Bapak Presiden dan KMP Binjai Barat ini percontohan di Sumut dan di resmikan langsung oleh Pak Gubernur Bobby Nasution," kata Ronggur Doli, Selasa (3/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ronggur menyebutkan Gerindra di banyak pandangan fraksi berkali-kali mendorong agar Pemkot pro terhadap pengembangan koperasi/UMKM. Agar masyarakat pelaku UMKM ini tidak sekedar jadi jualan bualnya kepala daerah.
Alokasi anggaran di Dinas Koperasi/UMKM sangat kecil, padahal ekonomi masyarakat di Binjai dominan tumbuh dari UMKM. Hal ini menunjukkan jika program Pemkot Binjai tidak sejalan dengan pemerintah pusat.
"Ya begitu kalau program pemerintah daerahnya tidak sejalan dengan program nasional," ucapnya.
Lebih lanjut, Ronggur kecewa dengan statement Camat Binjai Barat yang menyebut alasan tutupnya KMP karena tidak adanya biaya. Padahal koperasi ini disebut dirancang untuk berwirausaha, menghidupkan UMKM dan lain sebagainya.
"Kacau itu Camat Binjai Barat kalau berpikirnya begitu, wajar program KMP ini mati di Binjai. Pemkot harusnya bisa intervensi pasar agar semua program ini sukses, misalnya melihat peluang menjamurnya MBG di Binjai," ujarnya.
Seharusnya, banyak dapur-dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Binjai yang dapat menjadi peluang agar KMP ini terus hidup dan produktif. Peluang itu yang harusnya bisa diambil dan Pemkot Binjai yang jadi jembatannya.
Ronggur juga mendorong agar semua pengurus KMP di Binjai di evaluasi ulang, agar orientasinya tidak seperti Pak Camat Binjai Barat. Semua pengurus KMP harus berorientasi pada bisnis kerakyatan, bukan justru berharap makan gaji dari koperasi.
Ronggur mengaku sudah berkoordinasi dengan Satgas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop Wilayah Sumut terkait hal itu. Ia juga mendorong agar segera dicari solusinya.
"Jangan sampai Program Pak Presiden mati di Binjai, kita harus kompak, kolaborasi dan bangun program ini bersama," tuturnya.
(niz/mjy)
