Muswil PPP Sumut digelar akhir pekan lalu di Kabupaten Toba dan Sarmadan Nur Lubis terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut. Namun 32 DPC kabupaten/kota di Sumut mengaku menolak hasil Muswil tersebut.
Sarmadan sendiri merupakan Plt Ketua DPW PPP Sumut yang ditunjuk pada 27 Januari 2026. Sarmadan menggantikan Jakfaruddin Harahap yang dicopot dengan alasan menolak percepatan Muswil.
"Iya (saya terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut) tanggal 8 Februari jam 20.00 WIB di Balige," kata Sarmadan Nur Lubis saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).
Berdasarkan pengakuan Sarmadan, terdapat 2/3 peserta Muswil PPP hadir. Jumlah itu sekitar 22 peserta.
"2/3 hadir, 22 (peserta)," ucapnya.
Namun Muswil itu ditolak oleh kubu Jakfaruddin melalui Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Jonson Sihaloho. Jonson menilai penunjukan Sarmadan sudah keliru hingga tidak mengakui pelaksanaan Muswil akhir pekan lalu.
"Kami barisan Pak Jakfar menolak muswil itu dikarenakan sebelumnya kita sudah menolak status Plt (Ketua DPW PPP Sumut) SK yang ditandatangani oleh Pak Mardiono dan Wasekjen Pak Jabbar Idris, SK Plt itu tidak tepat," kata Jonson Sihaloho saat dihubungi.
Mereka berpandangan penunjukan Plt tidak sesuai dengan islah yang digagas di Jakarta oleh kubu Mardiono dengan kubu Agus Suparmanto. Kedua kubu hasil Muktamar PPP ini islah dengan disaksikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Dalam islah tersebut, disepakati 6 pengurus DPP dengan 3 orang dari masing-masing kubu. Kemudian diminta untuk mengesahkan anggaran dasar terlebih dahulu baru konsolidasi sesuai dengan isi rekomendasi islah.
"Dalam perjalanannya yang diminta legalitas formal adalah pengesahan anggaran dasar lebih dulu supaya DPP itu sah secara mekanisme organisasi, tidak dilaksanakan oleh Pak Mardiono dan malah melakukan konsolidasi ke bawah tanpa melibatkan Pak Sekjen (Taj Yasin) apalagi Pak Agus Suparmanto, maka diminta lah wilayah-wilayah supaya Muswil," ucapnya.
Hal itu membuat DPW PPP Sumut di bawah kepimpinan Jakfaruddin menolak percepatan muswil yang berujung penunjukan Plt Ketua DPW. Apalagi SK Jakfaruddin disebut masih sampai Agustus 2026.
"SK DPW PPP Sumatera Utara itu masih lama sampai Agustus, jadi surat yang kami balas ke DPP itu bukan menolak (Muswil) tapi meminta ditunda karena payung hukum konsolidasi ke bawah ini dirumuskan dulu anggaran dasar tadi, karena Pak Mardiono belum sempat mengesahkan anggaran dasar karena keluar saat pleno 1 Muktamar sewaktu ada kisruh-kisruh itu," ucapnya.
Simak Video "Video: Menang Voting, Sultan Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD RI 2024-2029"
(astj/astj)