.webp)
Pemerintah Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. PDI Perjuangan merespons soal keputusan pemerintah tersebut.
Dilansir detikNews, PDIP lebih mendorong upaya perdamaian dilakukan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menilai seharusnya Indonesia memperkuat sistem internasional yang berkeadilan dan lebih damai melalui PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini juga telah membangun solidaritas dengan bangsa lain di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin, melalui kepemimpinan Indonesia.
"Itu yang harus ditonjolkan," ujarnya.
Hasto menegaskan, partainya mendorong agar upaya perdamaian global melalui sistem internasional yang berkeadilan. Dia lalu mengungkit sejumlah gerakan perdamaian dunia yang pernah digagas Presiden Soekarno seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
"Sejarah politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan rekam jejaknya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan CONEFO. Hal ini harus menjadi daya leverage kita untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif," tambah Hasto.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam perkenalan anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam perkenalan itu, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian.
Perkenalan Dewan Perdamaian itu berlangsung dalam annual meeting di Davos, Swiss, Kamis (22/1), dipimpin oleh Donald Trump. Prabowo jadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir langsung.
Keikutsertaan Indonesia untuk menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution, bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.
Indonesia akan menggunakan partisipasi di Dewan Perdamaian untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina.
Baca selengkapnya di sini
(mjy/mjy)
