.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. Menurut MUI, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, dikutip dari MUI Digital dilansir detikNews, Kamis (29/1/2026).
Kiai Cholil menjelaskan Board of Peace merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan keanggotaan yang mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang selama ini melakukan penjajahan terhadap Palestina. Sementara itu, Palestina sendiri tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ungkapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Depok itu juga menyoroti kejanggalan lain, yakni adanya kewajiban pembayaran biaya keanggotaan bagi negara yang bergabung dengan Board of Peace.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," sambung Kiai Cholil.
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim turut menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai Board of Peace sebagai manifestasi praktik neokolonialisme.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," jelasnya.
(nkm/nkm)
