Pemprov Sumut menganggarkan Rp 470 miliar per tahun untuk program berobat gratis atau Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki anggaran tersendiri untuk program ini.
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, BKAD Sumut, Andriza Rifandi mengatakan jika UHC masuk dalam belanja wajib pemerintah. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 470 miliar per tahun.
"BKAD juga sebagai menjaga kestabilan fiskal, fleksibilitas belanja, satu tahun berkisar Rp 470 miliar," kata Andriza Rifandi saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Kamis (29/1/2026).
Selain itu, anggaran untuk jaminan kesehatan nasional (JKN) pegawai Pemprov Sumut sebesar Rp 300 miliar lebih per tahun. Sehingga total anggaran untuk jaminan kesehatan lebih dari Rp 800 miliar.
"Di samping itu, Rp 300 miliar lebih dialokasikan untuk JKN untuk seluruh lembaga kekerja di bawah Pemerintah Sumatera Utara," ucapnya.
Andriza menjelaskan jika penanganan kesehatan di ribuan desa dengan belasan juta penduduk bukan hal yang mudah. Saat ini, 80 persen penduduk di Sumut sudah aktif BPJS nya.
"6.112 desa dan kelurahan di seluruh Sumatera Utara, dari 15,7 juta kurang lebih kalau 80 persen itu sudah aktif (BPJS)," ujarnya.
Untuk diketahui, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengungkapkan jika warga Sumut bakal bisa berobat hanya dengan menggunakan Karta Tanda Penduduk (KTP) mulai 1 Oktober 2025. Bobby disebut menepati janji kampanyenya 2 tahun lebih cepat.
"Sehingga per 1 Oktober 2025, masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Sumut, bisa dilayani di fasilitas kesehatan (Faskes) atau rumah sakit dengan hanya menunjukkan KTP saja," kata Bobby Nasution dalam keterangannya, Rabu (10/8/2025).
Hal itu terungkap saat Bobby melakukan pertemuan dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I Nuim Mubarak. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Gubsu, Selasa (9/9).
Bobby menjelaskan jika Universal Health Coverage (UHC) merupakan program prioritas mereka. Hal itu disebut merupakan bentuk tindak lanjut Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"UHC merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sekaligus menindaklanjuti dari Asta Cita pemerintahan Bapak Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan lainnya," ucapnya.
Untuk itu, Bobby meminta kepada seluruh perangkat daerah, untuk memastikan dan berkoordinasi bahwa layanan UHC bisa dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I Nuim Mubarak menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, mengamanahkan tercapainya UHC 98,6 persen dari jumlah penduduk serta tingkat keaktifan 80 persen. Sumut sendiri sudah mencapai predikat UHC Prioritas sejak 1 September 2025.
Simak Video "Video: Viral Anak Harimau Disebut Mati Terlindas di Sumut, Ini Kata BKSDA"
(niz/dhm)