Banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November lalu. Ulama Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan bencana itu sebagai bencana nasional.
Desakan itu muncul pasca ulama Aceh menggelar muzakarah dengan tema 'Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah: Membangun Keseragaman Masjid sebagai Wadah Pemersatu Ummat dalam Bingkai Ahlusunnah wal Jama'ah'. Muzakarah berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh Minggu 14 Desember 2025 kemarin.
"Ulama meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh serta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Teungku Faisal Ali dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Penetapan bencana nasional itu disebut untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Teungku Faisal menjelaskan, ulama Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota se-Aceh untuk melakukan revisi anggaran demi menyesuaikan dengan kegiatan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Ulama disebut memahami keterbatasan pemerintah daerah dalam menghadapi skala bencana yang besar.
"Oleh karena itu, muzakarah ini mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius, dukungan anggaran, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan yang terjadi," ujar Teungku Faisal.
Simak Video "Video: Pak Purbaya, Baju Reject Sisa Ekspor Boleh Dikirim ke Korban Bencana?"
(astj/astj)