.webp)
Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada 2026. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,868 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," tertulis dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, dilansir detikFinance, Senin (18/8/2025).
Dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN 2026 disusun untuk meredam gejolak sekaligus menopang pembangunan nasional. Anggaran negara diarahkan agar mampu membiayai program prioritas meski menghadapi risiko ketidakpastian global yang meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah memastikan rancangan strategi pengelolaan utang tahun 2026 dapat mendukung agenda tersebut. Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan sehingga APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan," demikian tertulis dalam dokumen itu.
Catatan lima tahun terakhir menunjukkan pembiayaan utang sebesar Rp 870,5 triliun pada 2021; Rp 696 triliun pada 2022; Rp 404 triliun pada 2023; Rp 558,1 triliun pada 2024; dan Rp 715,5 triliun pada 2025 (outlook). Kemudian pada 2026 sebesar Rp 781,9 triliun dan menjadi yang tertinggi setelah masa pandemi COVID-19 pada 2021. Pemerintah menekankan utang dikelola secara prudent, akuntabel, dan terkendali demi menjaga keberlanjutan fiskal.
Baca selengkapnya di sini: Pemerintah Berencana Tarik Utang Baru Rp 781,87 Triliun Tahun Depan |
(nkm/nkm)
