.webp)
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira tak sepakat jika fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI dianggap tindakan makar. Menurutnya, penilaian itu terlalu berlebihan.
Ketua DPP PDIP itu menilai pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI harusnya dijadikan bahan introspeksi pemerintah. Ia mengatakan hal itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.
"Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam 'diam', dalam bentuk sosial kultur," ujarnya dikutip detikNews, Selasa (5/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai seharusnya masyarakat yang menyampaikan protes kepada pemerintah diberi pendekatan humanis dan persuasif. Andreas tak sepakat pemasangan bendera One Piece dianggap sebagai bentuk provokasi.
"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," ujar Andreas.
"Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan caranya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju," lanjut dia.
Meski begitu, Andreas mengimbau masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan. Dia mengajak masyarakat mencintai Tanah Air.
"Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih," pungkasnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku tak ada masalah dengan kreativitas terkait bendera One Piece. Namun Prasetyo meminta jangan sampai hal ini mengganggu kesakralan HUT ke-80 RI.
"Kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua, kita berharap di bulan Agustus ini, janganlah ternodai dengan hal-hal yang (tidak) sakral," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).
(astj/astj)
