Xi Jinping Minta Pejabat China Kurangi Alkohol dan Rokok Imbas Efesiensi

Xi Jinping Minta Pejabat China Kurangi Alkohol dan Rokok Imbas Efesiensi

Novi Christiastuti - detikSumut
Senin, 19 Mei 2025 21:00 WIB
Chinese President Xi Jinping gestures as he talks to leaders during a welcoming dinner, ahead of celebrations for the 25th anniversary of Macaos handover from Portugal to China, in Macao, Thursday, Dec. 19, 2024. (AP Photo/Anthony Kwan, Pool)
Presiden China Xi Jinping (Foto: AP Photo/Anthony Kwan)
Medan -

Presiden China Xi Jinping mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk melakukan efesiensi. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dikutip detikNews dari Bloomberg dan The Straits Times, pejabat di China diminta untuk mengurangi pemborosan pengeluaran untuk perjalanan, makanan, dan ruang kantor. Efesiensi tersebut juga mencakup pengeluaran untuk resepsi, minuman beralkohol dan rokok.

Pemberitahuan yang dirilis pemerintah China dan Partai Komunis pada Senin (19/5/2025). Kantor berita Xinhua melaporkan soal imbauan pemerintah untuk para pejabat China itu dalam artikelnya pada Minggu (18/5) waktu setempat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemberitahuan tersebut, menurut laporan Xinhua, menyerukan "ketekunan dan penghematan yang ketat, dan menentang tindakan menghambur-hamburkan dan pemborosan".

"Pemborosan itu memalukan dan ekonomi itu mulia," sebut Xinhua dalam laporannya.

ADVERTISEMENT

Aturan pengeluaran terbaru untuk para pejabat China itu merupakan penegasan kembali dari kebijakan Xi agar jajaran pejabatnya memangkas pengeluaran karena adanya penurunan pendapatan negara dari penjualan tanah, yang menguras anggaran, dan pemerintah daerah menghadapi beban utang yang besar.

Pemerintah pusat Beijing memberitahu para pejabat China pada akhir tahun 2023 lalu, untuk "membiasakan diri berhemat".

Langkah tersebut memperkuat kebijakan Xi yang bertujuan mengendalikan korupsi dan aksi pamer kekayaan di kalangan pejabat pemerintahan China.

Tahun 2024 lalu, otoritas China memulai upaya terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi risiko dari utang pemerintah daerah. Langkah itu dimaksudkan untuk memangkas risiko gagal bayar dan memerikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.




(astj/astj)


Hide Ads