.webp)
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI yang juga elite PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor media Tempo. Hasan Nasbi meminta jurnalis Tempo yang diteror agar memasak kepala babi tersebut.
Menurut Andres pernyataan yang keluar dari juru bicara Istana itu arogan bahkan jatuh pada penghinaan terhadap media.
"Respons Jubir Istana yang menyuruh agar kepala babi tersebut dimasak adalah arogan yang berbau penghinaan terhadap media. Tidak pantas seorang jubir yang merepresentasikan suara Istana berkata demikian," kata Andreas dilansir detikNews, Selasa (25/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menyebut pernyataan Hasan Nasbi tersebut nirempati dan tak menghargai hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, pemerintah harus menjamin keamanan bagi warganya dalam bekerja, termasuk jurnalis.
"Konstitusi kita mengatur negara menjamin hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap warganya. Layak di sini artinya termasuk dari sisi kenyamanan dan keamanan. Dan jaminan atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia. Tindakan ini bisa disebut sebagai bentuk teror yang bertujuan untuk membungkam media massa," katanya.
Ia juga tegas mengecam sikap Hasan Nasbi yang menanggapi teror terhadap jurnalis tersebut dengan candaan.
"Pemerintah seharusnya mengambil sikap serius terhadap upaya intimidasi terhadap pers, bukan justru meremehkan insiden ini. Pernyataan yang dianggap bercanda atau meremehkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah dalam melindungi kebebasan pers," ujar dia.
Pernyataan Hasan Nasbi tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah terhadap perlindungan bagi jurnalis. Ia meminta Hasan Nasbi agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
"Pernyataan seorang pejabat yang meremehkan ancaman terhadap media dapat mencoreng citra Pemerintah. Apa yang disampaikan Hasan Nasbi mencerminkan sikap yang miskin etika dan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara," ujar Andreas.
"Pernyataan yang bersangkutan membuat publik mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi. Dan saya rasa sebaiknya Hasan Nasbi meminta maaf atas pernyataannya yang tak hanya meremehkan kinerja jurnalis, tapi juga tak sensitif HAM," tambahnya.
Andreas menegaskan agar pihak berwajib mengusut kasus teror terhadap Tempo tersebut. Agar menjadi bukti nyata bahwa pemerintah untuk melindungi setiap pekerja di Indonesia.
"Tanpa respons yang tegas, masyarakat bisa semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi jurnalis," ujar Andreas.
"Respons dan ketegasan dari Negara juga penting. Karena jika aparat dan Pemerintah mengabaikannya, publik justru akan bertanya-tanya ada isu apa di balik teror kepada media ini," imbuhnya.
(nkm/nkm)
