.webp)
Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda kehadirannya dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Permintaan ini dikeluarkan usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Pakar politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi mengatakan ada dua konteks yang perlu dilihat dalam imbauan tersebut. Dia menilai jika hal tersebut dikaitkan dengan urusan pemerintahan, maka ada campur aduk antara partai, pemerintahan, dan negara.
"Terkait dengan imbauan dan instruksi Ibu Megawati, kita bisa melihatnya dalam dua konteks. Pertama, dalam konteks internal partai, yaitu untuk kader PDIP, di mana hal itu tidak terkait dengan urusan pemerintahan. Namun, jika ini dikaitkan dengan urusan pemerintahan, maka ada campur aduk antara partai, pemerintahan, dan negara," jelas Asrinaldi saat dihubungi detikSumut, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asrinaldi berpendapat bahwa kepala daerah yang telah dilantik berarti sudah berbaiat kepada presiden. Untuk itu, tugas dan kewajibannya harus mengacu pada arahan presiden bukan partai.
"Ketika seorang kepala daerah sudah dilantik, itu berarti dia sudah berbaiat kepada presiden. Dia merupakan bawahan presiden, sehingga tugas dan kewajibannya harus mengacu pada arahan presiden, bukan pada partai," tegasnya.
Asrinaldi menyebut jika hal tersebut dibiarkan terus bisa berdampak negatif pada pemerintahan. Kemudian juga bisa memperburuk persaingan antara pihak-pihak yang punya kekuasaan dan massa besar.
"Jika ini dibiarkan terus berlanjut, akan berdampak negatif pada pemerintahan kita. Hal ini bisa memperburuk persaingan antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan massa besar. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa kekuatan oligarki di Indonesia sangat nyata," ujarnya.
Selanjutnya, Asrinaldi juga menyayangkan terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dikaitkan PDIP dengan retret yang diikuti kadernya. Menurutnya, selama ini bukan hanya Hasto yang ditahan oleh KPK, melainkan juga banyak kader partai politik lainnya.
"Jika PDIP mengakui konsep nasionalisme dan hukum yang lebih tinggi dari semua kelompok, maka hadapi saja proses hukum di pengadilan. Jika Hasto tidak terlibat dan tidak ada kaitan, pasti dia akan dibebaskan oleh hukum," ungkap Asrinaldi.
"Perlu diingat, kader partai politik yang ditangkap oleh KPK bukan hanya dari PDIP. Mengapa PDIP harus merasa terpojok secara politik? Saya rasa KPK bekerja secara profesional," jelasnya.
Asrinaldi menambahkan, jika ada unsur politik dalam penahanan Hasto, PDIP seharusnya mengajukan gugatan secara konstitusional, bukan melarang kadernya mengikuti retret.
"Jika memang ada unsur politik, buktikan di pengadilan. Jangan membuat kegaduhan seperti ini, karena ada jalur konstitusional yang bisa ditempuh. PDIP juga bisa meminta fraksinya di DPR untuk memanggil Menteri Dalam Negeri untuk menjelaskan fungsi retret ini. Semua itu bisa dilakukan secara konstitusional," ungkapnya.
"Sikap seperti ini hanya membuat masyarakat bingung dan tidak akan mendapatkan simpati, kecuali jika ini memang bertujuan untuk melegitimasi pemerintahan Prabowo," tambahnya.
Asrinaldi juga mengkritik langkah PDIP yang melarang kadernya menghadiri retret ini. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang keliru.
"Saya rasa ini sudah tidak tepat. Mengapa harus dihadapi dengan cara yang frontal seperti ini? Yang dirugikan nantinya adalah rakyat. Seharusnya ada cara lain yang lebih baik," tutup Asrinaldi.
(dhm/dhm)
