.webp)
Ibu Kota Indonesia sudah pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenang ceritakan awal mula keputusan pemindahan ibu kota ke IKN.
Mulanya Jokowi mengaku hanya mengeksekusi gagasan pemindahan ibu kota yang sudah ada. Menurut dia, gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno.
"Sehingga betul Bung Karno tahun '60-an sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota, Pak Harto juga menggagas kepindahan ibukota," ujarnya saat aat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amin Zakat Nasional (Basznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024) dikutip detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan yang dilakukannya saat ini hanya mengeksekusi gagasan yang sudah ada sejak lama. "Kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," kata Jokowi.
Pada tahun 2014 setelah dilantik jadi Presiden, Jokowi menginstruksikan kepala Bappenas untuk melihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Sukarno. Gagasan itu kemudian dikaji lebih jauh hingga keputusan akhir memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Saat itu, Jokowi menyebut ada beberapa alternatif lokasi ibu kota baru mulai dari Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Kalimantan Rimur.
"Dilihat dulu kenapa Bung Karno memutuskan Palangkaraya coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," katanya.
"Kemudian saya cek di lapangan nggak sekali dua kali tiga kali kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur," ujarnya.
Jokowi mengatakan keputusan itu tidak mudah namun harus diputuskan. Ia lantas meminta izin kepada DPR.
Jokowi lantas mengungkap 93% fraksi di DPR setuju dengan pemindahan ibu kota. Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota ini bukan keputusannya pribadi, tapi juga keputusan rakyat yang diwakili oleh wakilnya di DPR.
"Sebuah keputusan yang tidak mudah tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibukota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR," ujarnya.
"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," lanjutnya.
Jokowi meminta tak ada lagi kekeliruan soal pemindahan ibu kita. Ia menegaskan pemindahan ibu kota sudah melalui berbagai tahapan.
"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan- tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," ujarnya.
(astj/astj)
