Kisruh soal keterlambatan konsumsi bagi atlet maupun official Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh menjadi sorotan ramai. Kondisi itu membuat DPR Aceh dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) angkat bicara.
Bermula dari viralnya sebuah video di media sosial, yang memperlihatkan seorang pria marah-marah karena sarapan telat datang. Pria yang dinarasikan sebagai kontingen PON XXI itu bahkan sempat mengancam membakar mobil.
Dilihat detikSumut, Rabu (11/9/2024), dalam video yang direkam di depan sebuah gedung, seorang pria mengenakan kaos kuning tampak meluapkan kekesalannya. Di dalam video juga terlihat beberapa orang yang mengenakan seragam PON Aceh.
Seorang pria duduk di atas motor berpelat Aceh. Pria baju kuning dalam video mempertanyakan sarapan yang tidak sampai hingga pukul 09.00 WIB.
"Mana sarapan kami, kalian pikir kami ini binatang. Kalau sempat nggak datang itu sarapan ku bakar ini mobil. Ini jam 9 belum ada sarapan," kata pria tersebut.
Dia juga mengingatkan akan membakar mobil bila sarapannya juga tidak dapat setelah hari berganti. Belum diketahui pria tersebut berasal dari kontingen mana serta lokasi pasti video itu direkam.
Selain video tersebut, banyak video lain yang beredar di media sosial tentang makanan yang disajikan ke kontingen. Rata-rata keluhan soal makanan yang tiba tidak tepat waktu bahkan ada nasi jatah sore, baru diterima atlet pada tengah malam.
detikSumut pun coba mengkonfirmasi masalah itu ke Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh Diaz Furqan. Namun hingga Rabu (11/9) pukul 11.48 WIB tidak mendapatkan tanggapan.
Ramainya permasalahan tersebut membuat DPR Aceh angkat bicara. DPR Aceh mengaku sudah berkali-kali mengingatkan kepada PB PON Aceh agar tidak main-main dengan konsumsi.
"Kita dari pertama panggil PB PON itu yang pertama kita ingatkan bahwa konsumsi, penginapan itu yang harus betul-betul fix. Kemudian begitu juga makanan harus sesuai SOP, cukup kalori segala macam," kata Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (11/9/2024).
Falevi mengaku pernah menyampaikan hal yang sama saat rapat menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo untuk membuka PON. Dia menilai penyebab konsumsi bermasalah ada di pihak ketiga yang menjadi penyedia makanan untuk atlet dan kontingen.
"Ini pihak ketiga penyedia konsumsi jangan main-main dan ini kan makin runcing masalahnya ada yang makannya jam 11 sarapan pagi. Ada makan siang yang nggak tepat waktu. Di saat kemarin rapat terakhir kami dari DPR itu yang kita pastikan. Di sampaikan (panitia) sudah beres semua," jelas Falevi.
"Begitu banyak komplain dari kontingen, saya lihat pihak ketiga ini yang tidak profesional dalam hal mengatur, dan tepat waktu. Karena inikan persoalan perut disaat perut berbunyi mulut nggak bisa diam," lanjutnya.
Falevi meminta PB PON untuk melakukan evaluasi sehingga persoalan tersebut tidak berulang. "Ini kita harapkan kepada PB PON untuk betul-betul dievaluasi," ujarnya.
Selain penyaluran tidak tepat waktu, menu yang disediakan juga dinilai ada yang kurang layak. Hal itu pun menjadi perhatian serius Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, bila dilihat sesuai kontrak, harga satuan makanan untuk atlet Rp 50.900 per porsi dengan total harga Rp 30,8 miliar. Sementara untuk snack harga satuan Rp 18.900 per porsi dengan total harga 11,4 miliar.
"Total anggaran itu Rp 42 miliar. Kalau kita lihat fakta di lapangan potensi mark up harga sudah terjadi sejak diperencanaan. Mark up harganya besar dalam konteks tidak pidana korupsi. Kalau kita lihat fakta di lapangan nasi yang disediakan dan snack itu standar harga di Aceh," kata Alfian saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (11/9/2024).
Menurutnya, harga snack standar di Aceh Rp 10 ribu, sementara harga nasi standar di Aceh Rp 30 ribu per porsi. Selain itu, nasi yang diberikan ke atlet juga disebut tidak tepat waktu sesuai yang diatur dalam kontrak.
"Belum lagi kita temukan nasi basi, sayur berulat, belum lagi tidak tepat waktu," ujarnya.
Menurutnya, anggaran dalam pengadaan konsumsi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Dia berharap BPKP Aceh melakukan audit investigasi terhadap anggaran yang besar tersebut.
Simak Selengkapnya di Halaman Selanjutnya...
Simak Video "Menpora Sebut PON Harus Dievaluasi: Mungkin Saya Dimusuhi Setelah Ini"
(mjy/mjy)