.webp)
Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Operasi Mantap Praja 2024 untuk pengamanan pilkada serentak 2024. Sebanyak 11.853 personel berbagai instansi bakal dilibatkan dan disebar ke 3.325 TPS di Kepri.
"Sebanyak 11.853 personel akan terlibat, terdiri dari 4.525 personel Polri (termasuk 3.901 personel pengamanan TPS dan 624 personel cadangan), 678 personel TNI, dan 6.650 personel Linmas. Semua personel ini akan disebar di 3.325 TPS yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau," kata Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah, Senin (26/8/2024).
Yan menyebut operasi mantap praja yang digelar akan dilaksanakan selama 112 hari. Operasi Mantap Praja itu digelar mulai dari 27 Agustus hingga 16 Desember 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Operasi ini akan dilaksanakan selama 112 hari, mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 hingga 16 Desember 2024," ujarnya.
Yan menerangkan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja itu digelar untuk mempersiapkan seluruh personel dan peralatan yang akan digunakan dalam operasi tersebut. Apel ini tidak hanya menjadi ajang pengecekan kesiapan operasional, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara satuan tugas dan instansi terkait guna memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Berdasarkan asumsi, setiap TPS akan dijaga oleh antara 3 hingga 4 personel pengamanan. Mengingat Provinsi Kepulauan Riau lebih didominasi oleh wilayah laut daripada darat, tentu transportasi laut akan banyak digunakan. Jika terjadi situasi darurat di laut, kita akan memanfaatkan sarana yang ada, termasuk milik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, serta bantuan dari TNI Angkatan Laut," ujarnya.
Yan berpesan kepada seluruh personel pengamanan agar secara komprehensif memperkokoh sinergi dengan penyelenggara Pilkada, TNI, masyarakat, dan mitra keamanan lainnya dalam rangka mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024. Tetap menjaga netralitas, tanpa berpihak kepada kelompok tertentu, dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian selama tahapan Pilkada Serentak.
"Jadikan tugas dan tanggung jawab pengamanan pilkada ini sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan kita sebagai abdi negara," ujarnya.
Yan menyebut Polda Kepri juga akan menggencarkan pengawasan di media sosial saat pilkada. Hal itu mencegah berita bohong kampanye hitam.
"Kami juga terus memantau perkembangan di media sosial yang berpotensi menimbulkan kebencian. Tim kami yang berpatroli di dunia maya dapat mengontrol dan memberikan masukan tentang cara berkomunikasi yang aman. Selama tidak ada potensi menimbulkan keributan di tengah masyarakat, saya rasa tidak ada masalah. Namun, kita harus tetap waspada terhadap berita hoaks dan kampanye hitam, karena hal itu bukan ciri khas orang Indonesia," ujarnya.
(dhm/dhm)
