.webp)
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan maaf ke publik karena PDIP mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode. Ia menyebut ada yang berbeda di ujung pemerintahan Jokowi.
Dilansir detikJogja, Ganjar mengaku hari ini banyak publik ada yang merasa tidak puas karena kondisi politik saat ini. Karenanya dia sebagai kader PDIP yang mengusung Jokowi, mewakili partai meminta maaf.
"Ya tentu saja PDI Perjuangan pengusung pendukung pada pemerintah Pak Jokowi dua periode. Kalau kemudian publik ada yang merasa seperti hari ini, marah tidak puas dan sebagainya. Saya sebagai kader juga menyampaikan ya, kita minta maaf, cuma di ujung ada yang berbeda begitu. Jadi kita tanggung jawab gitu," kata Ganjar, Senin (26/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar lalu menyinggung Gibran yang juga diusung PDIP di Pilwalkot Solo 2021. Ia mengaku awalnya tidak sepakat Gibran maju sebagai calon Wali Kota Solo.
"Itu kan saya dimintai pendapat bagaimana sebaiknya, tidak (mengajukan Gibran)," kata Ganjar.
Namun, dirinya mempertimbangkan nama baik Jokowi hingga akhirnya PDIP benar-benar mengusung Gibran.
"Karena nama baik Pak Jokowi saat itu mesti kita jaga, sehingga betul-betul itu nanti proses bisa mengalir," katanya.
Atas dasar pengalaman tersebut, Ganjar kini mengusulkan agar kader-kader muda di PDIP dipersiapkan sebelum mengikuti Pilkada. Hal ini agar semua kader mengikuti proses yang ada sebelum maju di Pilkada.
"Yang kedua kita mendorong agar yang muda-muda ini dipersiapkan dulu, sehingga prosesnya satu per satu bisa diikuti, dan itu akan lebih mematangkan. Itu pengalaman masa itu," kata dia.
Ganjar juga menyarankan agar kader PDIP yang sudah melenceng dari aturan agar mengundurkan diri. Ia juga menyebut sejumlah kader sudah mundur.
"Sebaiknya kalau kita sudah tidak bisa bersama aturan-aturan sudah tidak bisa kita sepakati ya tidak bergabung lagi dengan partai, kan gitu dan ada beberapa yang sudah mundur, ada yang belum mundur," kata Ganjar.
Ia juga mendorong partai untuk menyerahkan surat pemberhentian terhadap kader yang tidak taat aturan.
"Mungkin baik juga diberikan surat memberhentikan dengan hormat, kita menghormati jasa-jasanya jadi lebih jelas gitu," pungkasnya.
(nkm/nkm)
