.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-resuffle sejumlah posisi menteri, salah satunya Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. Yasonna digantikan elite Gerindra, Supratman Andi Agtas.
Menanggapi pencopotan Yasonna tersebut, PDIP mengaku tak masalah dan menghormati pemberhentian Yasonna tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.
"Kita menganut sistem presidensial. Artinya presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Jadi kalau presiden memberhentikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dilansir detikNews, Senin (19/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menyebut kader-kader PDIP yang menjabat sebagai menteri berarti diserahkan kepada pemerintah untuk berkontribusi bagi negara. Sehingga, jika dilakukan resuffle, PDIP akan menghormati keputusan tersebut.
"Kedua, semua kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai menteri telah kita wakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan. Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDI Perjuangan diberhentikan, ya kita hormati itu," tambah Said.
Ia pun mengaku tak meratapi pencopotan Yasonna tersebut karena menurutnya hal itu merupakan mekanisme dalam bertata negara.
"Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita. Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," ujarnya.
Ia juga menyebut, PDIP tengah fokus mempersiapkan Pilkada dan memikirkan strategi untuk menyukseskan setiap calon yang diusung di sejumlah daerah untuk memenangkan Pllkada.
"Kami lebih fokus memikirkan tentang pemenangan pilkada. Sebab pilkada serentak ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDI Perjuangan, untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi pilkadanya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang kami usung dan dukung," ujarnya.
(nkm/nkm)
