.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait realisasi dana Pilkada yang masih rendah. PKS meminta Bobby untuk mengevaluasi Kepala BKAD Medan Zulkarnain Lubis karena sudah membuat malu Bobby di acara yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Pulau Sumatera.
"Dengan teguran Mendagri kepada Wali Kota Medan, saran kami ke Pak Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kepala BKAD Kota Medan, karena telah mencoreng nama baik Wali Kota Medan. Harusnya itu tidak boleh terjadi dan BKAD kota Medan telah membuat Wali Kota Medan malu di depan Kemendagri," kata Kepala Departemen Pengkajian dan Pengembangan Wilayah BPW Sumbagut DPP PKS, Hendro Susanto, Kamis (11/7/2024).
Selain itu, Hendro menilai seharusnya Kesbangpol Medan harusnya juga ngotot untuk menyampaikan progres realisasi pencairan dana Pilkada ke Bobby. Sehingga realisasi dana Pilkada untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri itu terealisasi secepatnya dan momen teguran Tito ke Bobby itu tidak terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesbangpol Kota Medan harusnya ngotot menyampaikan progres report nya ke Wali Kota Medan, agar segera di tuntaskan NPHD untuk KPU, Bawaslu, pengamanan di Kota Medan," ucapnya.
Dana Pilkada untuk KPU direalisasikan oleh Pemkot Medan sebesar Rp 49 miliar dari Rp 82,16 miliar dan untuk Bawaslu belum terealisasi sebesar Rp 15,27 miliar dari Rp 25,45 miliar. Sedangkan untuk dana pengamanan belum ada terealisasi dengan anggaran untuk TNI sebesar Rp 3,7 miliar dan Polri Rp 15,11 miliar.
"Alhamdulillah, BKAD Sumut melalui kesbangpol Sumut telah menuntaskan anggaran KPU, Bawaslu, dan pengamanan untuk Pilkada serentak 2024," ujarnya.
Anggota DPRD Sumut ini berharap pelaksanaan Pilkada serentak nanti berjalan baik dan aman. Sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang berpihak kepada masyarakat.
"Kita berharap pilkada serentak bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, dan dapat menghasilkan kepala daerah yang peduli dan berpihak pada masyarakat, yang mana masyarakat mencintai nya dan kepala daerah juga mencintai masyarakatnya," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tito Karnavian menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution saat mengecek data pendanaan pilkada provinsi, kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Teguran itu disampaikan Tito dalam rakor kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera.
Saat itu, Tito menyebutkan mana saja kota/kabupaten yang sisa anggaran terkait pilkada masih tinggi.
"Sebagian ada juga yang masih gede banget, ini saya agak khawatir nih jujur aja nih, Langkat masih Rp 37 miliar, Mandailing Natal masih Rp 35 miliar, ada yang besar lagi nih, Rp 49 miliar. Nah ini Kota Medan, Pak Bobby, tapi saya yakin uangnya banyak karena PAD-nya besar, jadi entenglah," ujar Tito dalam rakor yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7), melansir detikNews.
Dalam kesempatan itu, Tito menampilkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (data bergerak) per 8 Juli 2024 pukul 20.17 WIB. Terlihat dalam data tersebut, realisasi anggaran terkait pilkada itu ada sejumlah bagian yakni untuk KPU, Panwaslih, Polri, dan TNI.
Adapun angka Rp 49 miliar yang disebut Tito merupakan angka sisa anggaran Kota Medan untuk KPU. Tertulis jika anggaran untuk KPU Medan sebesar Rp 82,16 miliar.
Namun yang terealisasi baru Rp 32,87 miliar. Sehingga sisa anggarannya masih Rp 49,30 miliar.
"Kemudian Panwaslih hampir semuanya nggak ada yang besar, semua dipenuhi," ucapnya.
(mjy/mjy)
