Direktur RS Al-Shifa Dibebaskan, Netanyahu Ngamuk

Direktur RS Al-Shifa Dibebaskan, Netanyahu Ngamuk

Tim detikNews - detikSumut
Rabu, 03 Jul 2024 21:43 WIB
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a cabinet meeting at the Bible Lands Museum in Jerusalem on June 5, 2024. GIL COHEN-MAGEN/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights, opens new tab
Foto: GIL COHEN-MAGEN/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights
Tel Aviv -

Direktur Rumah Sakit (RS) Al-Shifa, Mohammed Abu Selmia dibebaskan dari tahanan. Rupanya pembebasan Abu Selmia tersebut membuat Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu berang. Ia mengecam pembebasan tersebut dan menanggapnya sebagai 'kesalahan serius'.

Dilansir detikNews dari Al Jazeera, Rabu (3/7/2024), Netanyahu mengaku dirinya tak tahu soal pembebasan direktur RS Al-Shifa tersebut. Ia ditangkap tujuh bulan lalu saat pasukan Israel menyerbu rumah sakit tersebut yang dituding sebagai markas Hamas. Abu Selmia dibebaskan bersama 54 tahanan Palestina lainnya, Senin (1/7).

Dari laporan yang belum terkonfirmasi, disebutkan pembebasan puluhan tahanan Palestina tersebut dilakukan agar penjara-penjara di Israel lebih lengang setelah sebelumnya penuh sesak oleh tahanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun pembebasan Abu Selmia itu memicu kontroversi i Tel Aviv. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyebut pembebasan itu sebagai "kelalaian keamanan".

Netanyahu sendiri mengaku dirinya tak diberitahu soal pembebasan puluhan tahanan Palestina tersebut. Ia mengtakan dirinya telah memerintahkan Shin Bet, Badan Intelijen domestik Israel untuk menyelidiki hal tersebut.

ADVERTISEMENT

"Pembebasan direktur RS Shifa merupakan kesalahan serius dan kegagalan moral," sebut Netanyahu dalam pernyataannya.

Ia menuding Abu Selmia sebagai orang yang bertanggung jawab atas penculikan, penahanan hingga pembunuhan warga Isreal.

"Tempat bagi orang ini, yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan penahanan para korban penculikan kita, adalah di penjara," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut keputusan itu dibuat "tanpa sepengetahuan eselon politik"




(nkm/nkm)


Hide Ads