.webp)
Prevalensi stunting di Sumatera Utara (Sumut) disebut berhasil ditekan menjadi 18,9 persen pada tahun 2023 dan tahun 2024 optimis turun menjadi 14 persen. Pj Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin pun mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk menekan prevalensi stunting itu.
Hal itu disampaikan Hassanudin saat melaporkan pelaksanaan intervensi stunting kepada Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui zoom. Hassanudin mengatakan Pemprov Sumut terus mengintensifkan tiga poin prioritas, dalam upaya pencegahan stunting di 33 kabupaten/kota.
"Yang pertama, dengan memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang memanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Hassanudin, Jumat (21/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian ketiga, melaksanakan program bapak asuh anak stunting, dengan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat. Selain tiga poin tersebut, Hassanudin menjelaskan Pemprov Sumut juga telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengan sejumlah agenda, salah satunya adalah memastikan bahwa Posyandu aktif 100 persen.
Hassanudin juga melaporkan bahwa 72,41 persen pengukuran balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57 persen. Sebesar 54,09 persen ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) dan hasilnya 6,36 persen ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK).
Kemudian pengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4 persen. Ditegaskan, upaya pengukuran akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil dan balita.
"Saat ini Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96% Puskesmas telah dilengkapi antropometri standar dan sebanyak 77% Posyandu telah dilengkapi alat antropometri standar," ucapnya.
Pemprov Sumut di tahun 2024 menganggarkan ratusan miliar dalam akselerasi percepatan penurunan stunting di Sumut. Anggaran itu disebarkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp 201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal senilai Rp 116,664 miliar, serta dana APBDes Rp 232,139 miliar.
"Upaya pengendalian prevalensi stunting di Sumut adalah sebuah prioritas yang tidak terbantahkan. Kami akan terus berkomitmen untuk mengintensifkan langkah-langkah dalam pencegahan stunting. Tentunya melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan program-program intervensi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak. Melalui rapat ini, kami sangat mengharapkan dukungan, bimbingan dari Bapak Menko untuk kami laksanakan selanjutnya dalam pencegahan stunting di Sumut," ujarnya.
Menko PMK Muhadjir dalam rakor tersebut mengatakan pelaksanaan Rakor yang diikuti seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
"Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14%. Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada tahun berikutnya," tutur Muhadjir.
(mjy/mjy)
