.webp)
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Padang Ekos Albar merespons aksi mogok kerja sopir bus Trans Padang hari ini. Ia menyebut aksi demo itu dilakukan para sopir karena kurangnya komunikasi.
Ekos menyebut, akibat demo dan mogok kerja operator Trans Padang tersebut, pelayanan terhadap masyarakat umum dan pelajar terganggu. Menurutnya aksi tersebut disebabkan informasi soal dana bantuan operasional kegiatan (BOK) yang tidak lengkap sampai pada operator bus.
"Dampak mogok ini kerugian terjadi pada masyarakat dan pelajar. Apalagi di jam saat masyarakat dan pelajar membutuhkan pelayanan Trans Padang," kata Ekos saat ditemui detikSumut, Senin (26/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun menurutnya, tuntutan pada sopir bus tersebut sudah diatasi pihak pemkot. Saat ini aktifitas transportasi yang sepat terhenti di empat koridor sudah kembali normal.
"Tadi (mogok kerja) sudah dapat kami atasi. Jadi demo armada Trans Padang tadi hanya kurang komunikasi saja. Dalam waktu 10 menit saat pertemuan dapat saya atasi masalah itu dengan tuntas,"ungkapnya.
Untuk mengatasi tuntutan dan keresahan para operator Trans Padang, Ekos mengaku akan mengadakan rapat susulan dengan (Perumda PSM) bersama perwakilan operator Trans Padang. Rapat susulan itu akan membahas BOK dan pengurangan ritase para operator Trans Padang.
"Dalam waktu tiga hari ke depan kami akan adakan rapat bersama Perumda PSM dan perwakilan operator Trans Padang. Untuk membahas dan menyepakati
BOK dan pengurangan ritase. Agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,"jelasnya.
Terkait adanya pengurangan dana BOK dan ritase, Ekos mengaku bukan disebabkan oleh kemauan Pemko Padang. Melainkan adanya temuan BPK
terkait efisiensi anggaran subsidi dari Dinas Perhubungan kepada PSM.
"Mereka menuntut beberapa pengurangan dana BOK dan ritase. Sementara ini bukan kemauan kita, melainkan temuan BPK terkait efisiensi anggaran subsidi dari Dinas Perhubungan kepada PSM. Jadi kita harus belajar dari permasalahan yang muncul, jangan sampai kalau terjadi temuan BPK dua kali, yang akan berdampak disalahkan adalah kita," tuturnya.
"Jadi karena kita konsentrasi terkait pelayanan Bus Trans Padang, kita juga tidak akan merugikan para operator. Karena pelayanan publik ini didanai oleh dana APBD. Jadi permasalahan ini sudah dapat kita atasi," tutupnya.
Secara terpisah, Diko salah seorang operator koridor 6 Trans Padang mengungkapkan bahwa beban operasional yang harus ditanggung oleh operator saat ini cukup berat, sehingga pengurangan ritase akibat pengurangan BOK akan berdampak kerugian operator Trans Padang.
Pernyataan Diko juga dipertegas Faisal Anwar, perwakilan koridor 4 Trans Padang. Dia menyebut pengurangan ritase pada saat hari Sabtu dan Minggu menyebabkan kerugian koridornya 10 juta per minggu.
Pantauan detikSumut dari 30 armada Trans Padang yang sebelumnya diparkirkan di depan Kantor Balai Kota Padang saat ini sudah beroperasi seperti semula. Mereka sudah kembali memberikan pelayanan pada masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, puluhan sopir bus Trans Padang yang terdiri dari empat koridor di Kota Padang melakukan mogok kerja. Mogok kerja itu disebabkan beberapa tuntutan yang ingin disampaikan pada Wali Kota Padang.
Informasi yang dihimpun detikSumut, dari beberapa foto yang diterima, puluhan sopir bus Trans Padang memarkirkan mobilnya di depan Balai Kota Padang, sementara para sopir tersebut berkumpul di area balai kota untuk bisa bertemu dengan Wali Kota Padang, Hendri Septa.
(nkm/nkm)
