5 Manifesto Politik Sivitas Akademika Unand

Padang -

Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas (Unand) mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa. Kelompok yang terdiri dari sejumlah dosen dan mahasiswa Unand, Padang itu awalnya secara bergantian berorasi di halaman depan Convestion Hall kampus, Jumat (2/2/2024) siang.

Aliansi Sivitas Akademika Unand mengkritisi berbagai hal yang sedang terjadi di Indonesia, terutama berkaitan dengan situasi politik jelang masa pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Penggagas Aliansi Sivitas Akademika Unand, Hary Effendi Iskandar mengatakan, manifesto ini lahir sebagai cara untuk menjaga nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan di negeri ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuan dari kegiatan ini tentu adalah bentuk keprihatian kita se-Indonesia. turunnya kampus-kampus, sebagai bukti bahwa kita punya sinyal batin yang sama. Bahwa negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja," kata Hary kepada wartawan.

Hary mengakui, gerakan kampus-kampus baru dilakukan saat-saat jelang 14 Februari, karena memang secara perilaku, pemerintah memperlihatkan sikap yang sudah tidak malu-malu lagi menyatakan keberpihakan dan dukungannya kepada salah satu pasangan calon.

Adapun 5 manifesto politik yang disampaikan Aliansi Sivitas Akademika Unand, sebagai berikut:

Pertama, menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.
Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan Pemilu
Ketiga, menuntut KPU dan Bawaslu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi.
Keempat, mendesak pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.
Kelima, mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.