.webp)
Sebanyak sembilan negara sepakat menghentikan sumbangan dana ke Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Penyetopan dana bantuan itu dilakukan, karena ada dugaan sejumlah staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.
Enam dari 9 negara tersebut berasal dari Eropa yakni Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia. Mereka menyusul langkah negera Amerika Serikat, Australia dan Kanada yang lebih dulu melakukan penyetopan dana bantuan tersebut.
Komisaris Jenderal UNRWA Phillippe Lazzarni mengungkap kekecewaannya atas keputusan tersebut. Menurutnya tindakan 9 negara tersebut melakukan hal yang tidak perlu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini. Ini menodai kita semua," kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di X (dulunya Twitter), dilansir detikNews dari Reuters, Minggu (28/1/2024).
Menurutnya, keputusan sembilan negara tersebut mengancam kerja kemanusiaan mereka di seluruh wilayah, terutama di Gaza. Ia pun cukup kaget dengan langkah penangguhan sumbangan tersebut.
"Sangat mengejutkan melihat penangguhan dana untuk badan tersebut sebagai reaksi terhadap tuduhan pada sekelompok kecil staf, terutama mengingat langkah cepat yang diambil UNRWA dengan mengakhiri kontrak mereka dan meminta penyelidikan independen yang transparan," katanya.
UNRWA sendiri didirikan untuk membantu pengungsi perang tahun 1948 yang bermisi memberi layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Dana yang terhimpun selama ini membantu sekitar dua pertiga penduduk Gaza.
Terkait kasus terterlibatan sejumlah staf terhadap serangan Hamas tersebut, pada Jumat lalu, UNRWA telah mneyelidiki sejumlah karyawan dan memutus hubungan dengan orang-orang yang diduga terlibat. Namun hal itu membuat beberapa negara kini menangguhkan sumbangan mereka.
Lazzarini tidak mengungkapkan jumlah karyawan yang diduga terlibat dan diputus kontrak maupun sifat keterlibatan mereka. Namun ia menegaskan, setiap pegawai yang terlibat aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban termasuk pidana.
Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan UNRWA harus diganti setelah pertempuran di Gaza mereda. Pihaknya juga menuduh UNRWA memiliki hubungan dengan militan Islam di Gaza.
"Dalam pembangunan kembali Gaza, @UNRWA harus diganti dengan lembaga-lembaga yang berdedikasi pada perdamaian dan pembangunan sejati," ujar Katz di X.
Sementara, Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq menyebut pihaknya tidak menanggapi retorika. "UNRWA secara keseluruhan memiliki rekam jejak yang kuat, dan hal ini telah berulang kali kami tekankan," lanjutnya.
(nkm/nkm)
